Bisnis, JAKARTA - Investasi penghiliran di sektor pertambangan mineral terutama nikel diyakini akan terus meningkat, sejalan dengan makin besarnya kebutuhan dunia terhadap komoditas tersebut terutama untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.
Sejalan dengan itu, pemerintah terus berupaya mendorong penghiliran industri nikel di dalam negeri melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang berfokus pada penguatan rantai produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi sehingga bisa menjadi salah satu produsen tambang nikel terbesar di dunia.
Potensi besar penghiliran nikel menjadi salah satu ulasan pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Selasa (15/8/2023). Berikut laporan selengkapnya.
1. Menangkap Potensi Besar Ceruk Bisnis Penghiliran Nikel Dunia
Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah juga memiliki komitmen untuk menjadi pemain nikel global, terutama yang menyuplai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik dunia.
Terlebih, dengan cadangan nikel yang melimpah bahkan terbesar di dunia, Indonesia pun kini menjadi buruan investor yang ingin mendapatkan komoditas mineral tersebut. Sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 2020, lonjakan investasi pada pabrik smelter nikel di dalam negeri dinilai cukup signifikan.
Baca Juga
Kendati sebagian besar smelter nikel tersebut mengolah saprolite dengan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) sehingga produk yang dihasilkan hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) yang masih berupa produk setengah jadi, tetapi investasi pada pabrik pengolahan limonit dengan teknologi high-pressure acid leach (HPAL) juga terus dikebut.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi industri nikel di Indonesia hingga 2021 mencapai US$20 miliar, terdiri dari investasi di industri RKEF sebesar US$13,75 miliar dan di industri HPAL sebesar US$5,8 miliar.
2. Menyusun Cetak Biru Kolaborasi BUMN-Swasta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengajak pengusaha untuk bersama-sama membuat cetak biru atau blueprint kolaborasi antara perusahaan negara dengan swasta yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah.
Erick mengatakan, adanya blueprint tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah probisnis dengan tidak membuat aturan-aturan yang mengikat BUMN dan swasta.
“Ayo kita sama-sama bikin blueprint, yang bisa kita usulkan juga ke pemerintah supaya pemerintah harus probisnis. Jangan membikin aturan-aturan tambahan yang akhirnya mengikat kita,” kata Erick.
Menurutnya, baik BUMN maupun private sector memiliki masalah yang sama sehingga keduanya perlu membangun kolaborasi.
3. Reaksi Pasar Komoditas Gandum Usai 'Hura-Hara' di Laut Hitam
Pasar komoditas kembali bereaksi, harga gandum melonjak usai insenden angkatan laut Rusia menembaki sebuah kapal kargo di Laut Hitam. Ketegangan meningkat di jalur utama perdagangan gandum dan bijih-bijian asal Ukraina.
Berdasarkan pemeberitaan Bloomberg yang dilansir Bisnis.com, kontrak berjangka gandum naik 1,2 persen dan diperdagangkan mendekati US$6,61 per bushel setelah jatuh 1,5 persen pada Jumat (11/8/2023).
Kapal kargo kering Sukru Okan, yang berlayar di bawah bendera Palau, sedang menuju ke pelabuhan Izmail di Ukraina ketika kapal patroli angkatan laut Rusia Vasiliy Bykov menemukannya di bagian barat daya laut pada hari Minggu pagi (13/8/2023).
Kapal perang Rusia meluncurkan tembakan peringatan ke arah kapal kargo di Laut Hitam bagian barat daya ketika kapal tersebut sedang berlayar ke arah utara.
Melansir dari Reuters, Minggu (13/8/2023) aksi ini merupakan kali pertama Rusia menembakkan tembakan pada kapal dagang di luar wilayah Ukraina sejak keluar dari perjanjian dagang biji-bijian yang dimediasi oleh PBB bulan lalu.
4. Mengorek Optimisme Penerimaan PPh Badan Pemerintah
Setelah selama 2 tahun dipaksa melakukan praktik ijon pajak, dunia usaha di sektor komoditas mengajukan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 25 Badan atau atau pajak korporasi menyusul tren pelemahan harga komoditas sumber daya alam sejak awal tahun ini.
Langkah tersebut menjadi sinyal pelemahan kinerja bisnis yang bergerak di sektor pertambangan. Hal ini pun tergambar dari setoran pajak korporasi mulai tertekan dengan mencatatkan penurunan pertumbuhan cukup signifikan, yakni hanya naik 24,2% per Juli 2023, turun jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni tumbuh 132,4%.
Secara sektoral, pajak dari industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan juga mencatatkan koreksi tajam.
Pemerintah berdalih hal ini disebabkan oleh efek normalisasi harga komoditas. Bahkan, sampai akhir tahun ini kontribusi PPh 25 diperkirakan menipis. Padahal, pajak penghasilan berkontribusi besar terhadap struktur penerimaan di Tanah Air.
Kementerian Keuangan mengakui bahwa normalisasi harga komoditas migas telah membuat penerimaan pajak dari sektor migas mengalami penurunan sebesar 7,99 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor migas pada periode semester I/2023 adalah sebesar Rp45,31 triliun. Menurutnya, angka tersebut turun 7,99 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
5. Menanti Rayuan Baru Motor Listrik
Rayuan pemerintah mendongkrak penggunaan motor listrik di dalam negeri belum berbuah manis. Sejumlah insentif termasuk subsidi bagi tak mampu meningkatkan pembelian kendaraan ramah lingkungan tersebut.
Penjualan motor listrik melalui skema subsidi masih minim. Padahal pemerintah telah memberikan kelonggaran dari sisi perpajakan hingga hingga susbidi bagi tiap pembelian. Tapi, pemerintah masih dituntut mengocok strategi baru meningkatkan minat pembeli.
Program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua atau Sisapira merekam kuota subsidi motor listrik masih tersisa 198.176 unit dari total 200.000 kuota. Artinya baru 1.824 kuota yang baru dimanfaatkan.
Padahal penjualan subsidi motor listrik hingga Rp7 juta per unit ini telah diluncurkan sejak Maret 2023. Begitupun, langkah konversi motor konvensional menjadi setrum untuk memperbesar volume kendaraan listrik masih melempem.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat baru 4.578 pemohon konversi motor per 27 Juli 2023. Padahal kementerian telah menargetkan sedikitnya 50.000 kendaraan konvensional dapat diubah menjadi kendaraan listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
