Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AB2TI Kritisi Satu Dekade Program Swasembada Pangan Jokowi

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengkritisi program swasembada pangan yang dilakukan pemerintahan Jokowi selama satu dekade.
Petani beraktivitas di lahan persawahan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (17/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Petani beraktivitas di lahan persawahan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (17/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengkritisi satu dekade program swasembada pangan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 2014-2023 sejumlah komoditas pangan yang dicita-citakan mencapai swasembada nyatanya tak ada satupun yang dicapai.

Misalnya saja, Dwi Andreas menyebut produksi padi dalam satu dekade terakhir justru turun 0,23 persen per tahunnya. Di sisi lain, impor beras justru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tahun ini, pemerintah melalui Bulog juga telah menargetkan impor beras 2 juta ton.

Selain itu, kedelai, jagung, bawang putih hingga daging pun juga gagal mencapai swasembada. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program upsus pajale (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) hingga food estate, kendati kebutuhan dalam negeri belum bisa dipenuhi dari produksi sendiri.

Proyek food estate di Humbang Hasundutan untuk bawang putih sejak 2017, nyatanya tak membuat Indonesia swasembada bawang putih. Diketahui, hingga kini impor bawang putih tetap mengalir ke Indonesia 500.000 ton setiap tahunnya. Andreas menyebut bahwa program food estate di Indonesia telah gagal sejak 25 tahun terakhir.

"Kedelai itu yaudahlah enggak ada ceritanya swasembada kedelai, swasembada bawang putih juga enggak ada ceritanya," kata Andreas dalam diskusi publik Midyear CORE Indonesia secara virtual, Kamis (27/7/2023).

Adapun menurutnya, pemerintah harus segera merubah orientasi ekonomi politik pangan di Indonesia. Hal itu dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan.

Pemerintah diminta membangun pertanian dengan basis petani kecil. Dengan begitu, kebijakan pangan akan dianggap lebih ideal dan berkeadilan.

"Usulan saya pemerintah harus mengubah orientasi kebijakan pangan yang selama ini terlalu berat ke konsumen menjadi berkeadilan bagi produsen," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dwi Rachmawati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper