Bisnis.com, JAKARTA — Empat BUMN pelabuhan di Indonesia telah melaksanakan merger sejak 1 Oktober 2021, hasil positif pun terus ditunjukan dalam berbagai indikator. Jelang menggenapi 2 tahun merger, Pelindo masih fokus efisiensi dan standardisasi pelayanan.
Berita tentang strategi Pelindo usai merger menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Senin (17/7/2023):
1. Mengintip Strategi Tahun Kedua Merger Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan proses efisiensi atau pemurnian bisnis setelah merger dapat rampung hingga 80 persen pada akhir 2023.
Hal tersebut dilakukan dengan memecah entitas-entitas yang dimiliki Pelindo dan mengelompokkannya pada segmen bisnis tertentu, baik di sektor terminal peti kemas, non-peti kemas, maupun logistik.
Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono memaparkan sejak melakukan merger pada 1 Oktober 2021 lalu, kinerja perseroan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, terlihat dari performa keuangan perusahaan yang mampu mencatatkan kenaikan laba bersih pada 2021 dan 2022.
Dia menjelaskan, proses pemurnian bisnis ini harus dilakukan secara perlahan atau gradual, mengingat jumlah entitas anak Pelindo yang mencapai lebih dari 40 perusahaan. Dia juga mengatakan, beberapa segmen bisnis entitas tersebut juga ada yang tumpang tindih (overlapping) dengan perusahaan anak lainnya.
Selain itu, pemurnian bisnis bertahap juga dilakukan karena proses ini akan melibatkan pergantian kepengurusan, terutama pada sisi direksi. Meski demikian, dia optimistis proses ini sebagian besar dapat rampung pada tahun ini.
2. Mengintip di Balik Alasan Divestasi 2 Ruas Tol Trans Sumatra
Berbagai cara dilakukan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), salah satunya dengan melakukan divestasi saham atau asset recycling ruas jalan tol. Terlebih, perseroan memiliki tugas dari pemerintah dalam menyelesaikan JTTS.
Indonesia Investment Authority (INA) melalui anak perusahaannya, PT Swarna Investasi Indonesia (Swarna) dan PT Abhinaya Investasi Indonesia (Abhinaya) mengambil alih dua ruas JTTS milik PT Hutama Karya (Persero). Kedua ruas JTTS tersebut yaitu Tol Medan – Binjai (Mebi) yang memiliki panjang 17 kilometer dan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 141 kilometer.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan investasi ini merupakan posisi yang strategis di Sumatera untuk bisa memperkuat konektivitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan meningkatkan efisiensi logistik.
“Kita tahu Sumatra sangat penting untuk Indonesia, kita juga bisa melihat dengan data, bahwa dengan terjadinya (JTTS) ini hadir pusat ekonomi baru dan trafik terus meningkat,” ujarnya dikutip Minggu (16/7/2023).
Adapun transaksi kerja sama investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang serta mendukung percepatan penyelesaian ruas-ruas JTTS lainnya. Kementerian BUMN juga memiliki komitmen untuk melakukan penyehatan iklim investasi BUMN.
3. Ketika Pengembang Papan Atas Absen Bangun Proyek Baru Apartemen
Kondisi permintaan apartemen mulai perlahan pulih di semester 1 tahun ini. Merujuk data Rumah.com Property Market Index, permintaan terhadap apartemen naik sebesar 15 persen secara kuartal (Quater-to-Quater/QtQ) dan 3 secara tahunan (Year-on-Year/YoY) pada kuartal pertama 2023 ini.
Kenaikan permintaan terhadap apartemen di Ibu Kota justru lebih tinggi dibandingkan permintaan terhadap rumah tapak, yakni 13 persen (QoQ) dan -14 persen (YoY). Selain itu, indeks harga apartemen juga tercatat naik tipis sebesar 0,9 persen, diikuti indeks suplai apartemen yang turun tipis 0,4 persen.
Pasar apartemen diproyeksikan dapat bangkit kembali ke tingkat permintaan sebelum pandemi. Pasalnya, tren hunian vertikal ini bakal mendapatkan momentum sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Namun demikian, para pengembang masih enggan untuk membangun proyek apartemen baru. Hal itu karena dinilai oversupply.
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto P. Adhi menuturkan kondisi apartemen masih lesu. Hal ini karena pandemi covid-19 yang melanda selama lebih dari 2 tahun sehingga menimbulkan tren baru untuk lebih memilih tinggal di rumah tapak. Selain itu, kondisi apartemen juga tengah oversupply.
Menurutnya, masih banyak orang Indonesia yang enggan tinggal di apartemen. Namun demikian, saat ini banyak anak muda yang melirik tinggal di apartemen berkonsep mixed used.
Pemerintah memperkirakan realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp406,4 triliun lebih rendah dari yang dianggarkan UU APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perkiraan realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah Rp289,9 triliun dari target APBN Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp696,3 triliun.
Sementara jika, dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang mencapai Rp696,0 triliun, pembiayaan hingga akhir 2023 diperkirakan turun sebesar 41,61 persen.
“Sampai dengan akhir tahun, dengan penerimaan yang masih cukup kuat dan belanja yang terpenuhi semuanya, kami memperkirakan pembiayaan akhir tahun bisa diturunkan 41,61 persen atau realisasi pembiayaan utang akan lebih rendah Rp289,9 triliun tahun ini,” katanya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (10/7/2023).
Sri Mulyani mengatakan, hal ini merupakan penurunan yang sangat baik, terutama di tengah kondisi suku bunga yang melonjak tinggi di berbagai negara.
“Maka strategi positioning dengan menurunkan peb utang dan penurunan penerbitan utang menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif aman, cukup stabil, dan kuat,” jelasnya.
5. Divestasi Vale dan Pilihan Tak Menarik Bagi MIND ID
Kesepakatan divestasi antara PT Vale Indonesia, Tbk dan pemerintah setidaknya akan ditentukan dalam dua pekan terakhir atau akhir Juli 2023. Belum ada perubahan mendasar meski keinginan mengendalikan perusahaan itu terus terbuka.
Pemerintah melalui holding pertambangan MIND ID masih membuka peluang untuk mencaplok saham Vale dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation. Namun, gayung tak disambut oleh perusahaan berkode emiten INCO itu.
Berdasarkan Investor Rights Agreement (IRA), MIND ID hanya dapat menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris INCO lewat akuisisi tambahan 14 persen nantinya.
Pun bila mengambil divestasi tersebut, holding tidak dapat mengendalikan keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, struktur pendanaan maupun pembagian dividen kepada pemegang saham.
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) blak-blakan menyebut akuisisi sisa kewajiban divestasi Vale tidak menambah nilai strategis bagi holding perusahaan tambang pelat merah tersebut.
_(1).jpg?w=348&h=261)
