Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah belum dapat direalisasikan. Padahal, target pemerintah sebelumnya program ini dapat berjalan pada Juli 2023.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan pelaksanaan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah masih menunggu pencairan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia menuturkan, pihaknya masih perlu melakukan klarifikasi masalah kapasitas fiskal bersama Kemenkeu dan Bappenas.
"Kementerian Keuangan berpendapat ada beberapa yang perlu diklarifikasi masalah kapasitas fiskal. Ini kapasitasnya tinggi kenapa harus dikasih Inpres. Jadi perlu diklarifikasi kenapa kita mengalokasikan di situ," kata Hedy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Selasa (4/7/2023).
Sebagaimana diketahui, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang diteken pada 16 Maret 2023. Adapun, dalam Inpres tersebut disebutkan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp32,7 triliun.
Lebih lanjut, Hedy menerangkan, realisasi perbaikan jalan yang disebut akan mulai Juli 2023 ini belum dapat dilakukan karena menunggu hasil klarifikasi dari ketiga instansi.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi, verifikasi, dan memprioritaskan sejumlah ruas di beberapa daerah yang akan ditangani lebih dulu.
Dari total 4.050 usulan dengan nilai Rp109,81 triliun dari daerah yang diinput melalui apliaksi SITIA, pemerintah melakukan seleksi sehingga yang memenuhi kriteria perbaikan jalan sebanyak 996 kegiatan penanganan senilai Rp32,79 triliun.
Penanganan 966 kegiatan perbaikan jalan mencakup 6.849 km jalan dan 906 meter jembatan yang tersebar di 33 provinsi, 316 kabupaten dan 38 kota.
"Hasil verifikasi kegiatan dengan readyness kriteria lengkap yang siap dilaksanakan adalah sebanyak 432 kegiatan, ini yang kemudian kita prioritaskan itu total 573 paket senilai Rp14,64 triliun," ujarnya.
Adapun, 432 kegiatan yang akan dilakukan mencakup penanganan 2.873 km jalan dan 2.362 meter jembatan. Namun, dalam pelaksanaan Inpres jalan daerah akan dibagi ke dalam 2 tahap, pertama dengan anggaran Rp7,44 triliun dari total Rp14,64 triliun.
Sementara itu, Hedy merekomendasikan tindak lanjut untuk melakukan pencairan Rp7,2 triliun dengan melakukan koordinasi dengan Bappenas untuk menyiapkan justifikasi teknis terkait urgensi semua kegiatan, serta evaluasi strategi pemaketan dengan mempertimbangkan sisa waktu (SYC menjadi MYC, atau lebih dari 1 paket kegiatan).
Di sisi lain, Hedy melaporkan pihaknya telah melakukan proses pengadaan terhadap 573 paket sebesar Rp14,64 triliun yang telah siap untuk ditender.
Sebanyak 410 paket fisik akan ditender senilai Rp14,296 triliun mencakup lelang 141 paket senilai Rp5,15 triliun dan e-Katalog sebanyak 269 paket sebesar Rp9,14 triliun.
"Serta 163 paket pengawasan dengan anggaran Rp353 miliar," ungkapnya.
