Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Pelabuhan Patimban ditargetkan rampung pada 2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana saat ditemui di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat (24/6/2023).
Dian menjelaskan, saat ini tahap 1-1 Pelabuhan Patimban telah beroperasi dengan kapasitas car terminal yang mencapai 218.000 unit. Pengerjaan konstruksi tengah dilakukan untuk tahap 1-2, yang mencakup paket 5 dan paket 6.
“Proyeksi selesainya paket 5 dan 6 di akhir 2025, tapi untuk keseluruhan pembangunan kalau komplit Pelabuhan Patimban ini sesuai dengan target yaitu pada 2029,” katanya.
Dia memerinci, progres pengerjaan paket 5 telah mencapai 1,34 persen hingga 5 Juni 2023. Areal pekerjaan paket 5, yaitu pembangunan car terminal, yang merupakan area lanjutan pengembangan areal terminal kendaraan paket 1 yang telah beroperasi saat ini.
“Untuk paket 5, dengan penambahan car terminal 25 hektare, maka target ke depan yang dari 218.000 unit menjadi 600.000 unit kedepannya,” jelasnya.
Sementara itu, progres pengerjaan paket 6 baru mencapai 1,8 persen hingga 28 Mei 2023. Lingkup pengerjaan paket 6 tersebut mencakup dermaga kontainer, perbaikan tanah pada area kontainer terminal seluas 27 hektare, pengerukan kolam dan alur pelayaran sampai kedalaman -14 meter, dan lainnya.
Dian mengatakan, keseluruhan konstruksi Pelabuhan Patimban tersebut menelan biaya sebesar Rp40 triliun dengan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Selanjutnya, untuk pembangunan paket 7 ke depan, Dian mengatakan dibutuhkan pendanaan tambahan dari JICA, juga penambahan anggaran untuk pembangunan backup area.
Khusus pembangunan backup area, masih dibutuhkan pendanaan sebesar Rp2,4 triliun. Anggaran yang dibutuhkan masih cukup besar, khususnya untuk pengerjaan pengerukan.
Namun, imbuh Dian, untuk penambahan anggaran backup area tersebut, tengah dicari skema pendanaan yang tepat, dengan opsi diantaranya kerja sama pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan menggunakan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Perhubungan.
“Dari sisi anggaran pemerintah, APBN kan tidak mungkin mengeluarkan segitu besar, makanya kita cari skema pengelolaan anggaran yang baik seperti apa, apakah dengan kerja sama, sambil kita mencari mana yang terbaik dan perusahaan mana yang berminat mengoptimalkan pengelolaan backup area,” katanya.
