Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas sejumlah isu strategis di sektor energi pada hari ini, Selasa (13/6/2023).
Berdasarkan jadwal acara rapat Komisi VII DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, ada tiga isu yang akan dibahas dalam raker, antara lain progres divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), progres regulasi terkait ekspor pasir laut atau sedimen, progres Blok Masela, dan lain-lain.
Isu progres divestasi Vale akhir-akhir ini mendapat sorotan dari Komisi VII, terutama terkait isu kepemilikan saham publik Vale. DPR menduga mayoritas 20 persen saham publik Vale di Bursa Efek Indonesia dikuasai perusahaan cangkang Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., salah satu pemegang saham asing Vale.
Parlemen menganggap bahwa 20 persen saham publik tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan Indonesia lantaran saham publik tersebut juga dimiliki investor asing.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi pun meminta Menteri ESDM untuk melakukan cek ulang terhadap komposisi saham Vale tersebut sebelum memberikan perpanjangan kontrak. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memastikan divestasi saham Vale nantinya menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas.
"Informasinya yang 20 persen itu bukan dikuasai pasar domestik, mereka pakai cangkang perusahaan domestik. Infonya itu yang memiliki saham 20 persen mereka-mereka juga. Bahkan, itu terindikasi dana pensiun Sumitomo. Padahal Sumitomo sudah memiliki saham yang tercatat di Vale," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin (5/6/2023).
Baca Juga
“Jangan dilanjut dulu perpanjangannya, cek dulu jangan sampai kita ditipu ternyata mereka juga yang punya 20 persen [saham publik domestik],” tuturnya.
Atas dasar itu, parlemen beranggapan bila INCO hanya mendivestasikan lagi 11 persen sahamnya, kepemilikan Indonesia baru mencapai 31 persen. Parlemen pun mendorong agar pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan 51 persen saham INCO secara penuh sebagai syarat perpanjangan IUPK.
Dalam perkembangan lain, isu divestasi Shell di Blok Masela juga mendapat sorotan karena tak kunjung rampung sejak perusahaan migas yang berkantor pusat di Belanda itu mengungkapkan niatnya untuk hengkang sekitar 4 tahun lalu.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun sempat menyinggung Shell seharusnya dapat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia mengingat Shell telah mendapatkan banyak manfaat selama beroperasi di Indonesia.
"Masih dalam proses negosiasi ya, agak alot karena Shell itu ya mestinya dia lebih ngerti karena sejarahnya Shell di Indonesia sudah berapa lama ya. Dia manfaatnya udah banyak. Sejak dulu Shell kan ada, makanya ini untuk kepentingan Indonesia dia nggak mau fleksibel," ujar Arifin, Jumat (19/5/2023).
Dia juga sempat memperingatkan Shell bahwa pemerintah akan mengambil sikap serius apabila Shell tetap tidak kooperatif untuk mempercepat proses divestasi. Konkretnya, kata Arifin, pemerintah bakal mengambil 35 persen hak partisipasi Shell tersebut tahun depan apabila tidak ada kemajuan dari sisi peralihan saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689913916.jpg?w=184&h=104)
