Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa angkat bicara terkait dengan penyebab gagalnya 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditargetkan di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Menurutnya, tidak tercapainya RPJMN di bidang kesehatan itu lantaran pembangunan nasional dengan daerah yang tidak sejalan.
Dia pun menilai bahwa Pemerintah Daerah (pemda) seharusnya dapat lebih fokus memprioritaskan rencana pembangunan nasional patokan sebagai bagian dalam rencana pembangunan di daerah masing-masing.
"Rencana pembangunan jangka menengah itu sifatnya nasional. Sehingga seharusnya bukan milik pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah. Ini sebabnya kalau daerah kemudian tidak sinkron rencana pembangunannya dengan yang nasional," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut, pria kelahiran 31 Oktober 1954 itu menyebut bahwa program pertama yang paling terlihat sulit tercapi adalah penurunan prevelensi stunting, sebab selama ini pemerindah daerah (pemda) terlalu melihat program tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.
Alhasil, dia pun pesimistis target 14 persen pada 2024 untuk prevalensi stunting bisa tercapai. Apalagi, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6 persen.
Baca Juga
Selain itu, dia memerinci tidak harmonisnya upaya antara pusat dan daerah terlihat dari minimnya anggaran untuk menurunkan stunting di beberapa APBD Pemerintah Daerah, dimana Pemda hanya menganggarkan 2-5 persen untuk penurunan angka stunting.
"Soal stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional aja, padahal itu yang kerjakan juga harus daerah juga. Jadi bayangkan berapa kabupaten kota yang kita intervensi sedemikian rupa sementara daerah hanya alokasikan stunting hanya 5% bahkan ada 2% dari APBD. Ini kayak asal ada aja," tuturnya
Dia pun menjabarkan terdapat Indikator RPJMN lainnya yang berisiko tidak tercapai mulai dari peningkatan imunisasi dasar lengkap pada 2022 63,17 persen menjadi 90 persen pada 2024.
Kedua, angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14 persen pada 2024.
Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7 persen pada 2022, sedangkan target pemerintah pada 2024 harus sudah mencatatkan angka 7 persen.
Keempat, tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024, sedangkan pada 2022 angkanya masih di kisaran 354 orang per 100.000 penduduk.
Kelima, eliminasi malaria yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota.
Keenam, eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.
Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10 persen per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7 persen.
Kedelapan, obesitas pada penduduk dewasa yang sebesar 21,8 persen pada 2022. Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang diharapkan bisa menyentuh angka 100% pada 2024, tetapi pada 2022 baru tercapai 56,4 persen.
Terakhir, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar yang baru 56,07 persen dari target 83 persen.
