Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik tidak akan begitu ekspansif.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya berpotensi meningkat lebih tinggi. Namun, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, momentum pergantian presiden biasanya menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Contohnya, pada momentum pergantian ke pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5 persen pada 2014 dan 4,9 persen pada 2015. Padahal pertumbuhan ekonomi global pada saat itu sangat stabil dan kondusif di level 3,1 persen.
Hal ini, ujar Shinta, mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi di tahun politik tidak bisa sangat ekspansif meskipun kondisi ekonomi global cukup suportif karena kepercayaan diri berusahanya sangat dipengaruhi oleh arah pimpinan politik yang baru.
“Karena itu, tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan hingga pemerintahan baru sudah cukup settle dengan kabinetnya, sudah terlihat fokusnya dan bisa menjalankan atau mengeksekusi program-program kerja yang dirancang,” ujar Shinta kepada Bisnis, Kamis (8/6/2023).
Dalam rapat soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, DPR meminta pemerintah lebih realistis atau rasional dalam menentukan target-target ekonomi pada tahun depan. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen-5,7 persen menjadi 5,1 persen-5,7 persen.
Baca Juga
Shinta menilai kemungkinan besar DPR mengambil asumsi yang sama untuk APBN 2024 sehingga mereka melakukan koreksi terhadap asumsi pertumbuhan 2024. Belanja negara pun hanya akan sedikit memacu pertumbuhan, jauh jika dibandingkan dengan kontribusi konsumsi, investasi, dan ekspor yang sebesar 20 persen kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB.
“Ini juga kami amini karena secara logis, dalam masa transisi politik umumnya tidak akan ada terlalu banyak stimulasi regulasi yang bisa untuk memacu kinerja usaha, investasi atau konsumsi skala besar di masyarakat selain government spending atau belanja pemerintah yang porsinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minoritas, sekitar 5-7 persen PDB,” jelas Shinta.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan RI menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPR RI Jumat (19/5/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dibacakannya KEM dan PPKF pada rapat tersebut menandai dimulainya pembicara pendahuluan dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2024.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan agar pemerintah bisa lebih realistis dalam menyusun asumsi-asumsi dasar yang akan digunakan dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2024 nanti. (20/5/2023).
“Di tengah masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global dan mulai melandainya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional, proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 perlu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada,” kata Anis menanggapi KEM dan PPKF yang disampaikan pemerintah.
Dalam pidato menteri keuangan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, di mana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3 persen hingga 5,7 persen. Politisi PKS ini kembali mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih ditopang oleh hasil ekspor terhadap windfall harga komoditas unggulan yang tinggi.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimistis. Namun, pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi triwulan I/2023, di mana harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal. Dibandingkan Q4/2022, ekonomi Indonesia pada Q1/2023 terkontraksi sebesar 0,92 persen [q to q], walaupun masih tumbuh sebesar 5,03 persen (y-o-y)”, jelas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
