Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi berbagai kisruh yang mendera Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, mulai dari manipulasi laporan keuangan (lapkeu) hingga kasus korupsi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak proyek infrastruktur yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
"Kami evaluasinya dari kontrak-kontrak yang didapatkan PUPR itu yang kita selamatkan untuk dikerjakan, kalau yang tentang lapkeu itu kan sudah domainnya corporate action, itu domainnya Kementerian BUMN," kata Basuki kepada wartawan, Rabu (7/6/2023).
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya Destiawan Soewardjono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Destiawan terlibat dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP).
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, dalam tindak pidana korupsi tersebut, Destiawan berperan untuk memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.
Baca Juga
Selain itu, Waskita Karya dan Wijaya Karya baru-baru ini diduga memanipulasi laporan keuangan atau fraud. Kedua emiten BUMN Karya tersebut pun tengah disorot publik.
Menanggapi sengkarut kasus BUMN karya, Basuki mengaku masih mempercayakan tugas-tugas infrastruktur untuk digarap perusahaan pelat merah itu.
"Oh iya [masih percaya BUMN karya], nyatanya sekarang gak apa-apa," tuturnya.
Di sisi lain, Basuki menerangkan terkait merger atau penggabungan Waskita dengan PT Hutama Karya (Persero) belum dilakukan pembahasan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menberikan gagasan meski belum diputuskan.
Adapun, ruas tol yang digarap Waskita akan dialihkan ke Hutama Karya (HK), yaitu Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Bahkan, pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada HK sebesar Rp12,5 triliun.
"Untuk PMN pas rapat itu supaya lebih cepat penanganannya mungkin PMN-nya lewat HK. Bisa saja nanti Waskita yang garap, tapi uangnya di HK," jelasnya.
Selain proyek tol, Basuki memastikan proyek infrastruktur lain yang dikerjakan oleh Waskita tidak akan dialihkan, alias tetap dikerjakan sesuai dengan kontrak pekerjaan, termasuk proyek di IKN.
