Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merencanakan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial tau bansos pada kisaran Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pagu pada 2023 yang ditetapkan sebesar Rp476 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang direncanakan lebih tinggi itu sejalan dengan target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.
“Alokasi anggaran perlindungan sosial antara Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun, Ini terutama untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan menciptakan gini koefisien yang merata, sehingga kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh yang paling kaya, namun terutama dirasakan oleh mereka yang paling bawah,” katanya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip Jumat (2/6/2023).
Jika dirincikan, anggaran perlindungan sosial tahun depan diantaranya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui Program Keluarga Harapan (PHK), Kartu Sembako, dan BLT Desa.
Selanjutnya, pemerintah melakukan penguatan graduasi dari kemiskinan, diantaranya melalui Program Sentra Kreasi Atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan.
Baca Juga
Kemudian, pemerintah juga akan mendorong perlindungan sosial yang adaptif melalui protokol perlindungan sosial di masa krisis/bencana.
Terkait kemiskinan ekstrem, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dibutuhkan extra effort untuk bisa menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024, terutama melalui program yang menyasar seluruh individu di desil pertama, yang mencapai 27,4 juta jiwa.
Selain memperbaiki ketepatan sasaran desil 1 dan meningkatkan indeks PKH dan sembako, pemerintah juga akan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan, melalui tambahan proyek padat karya kementerian dan lembaga (K/L).
Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan akses infrastruktur dasar, diantaranya yang terkait sanitasi, air minum, dan Puskesmas.
