Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Mau Batasi Investasi ke Perusahaan Teknologi China

Pihak berwenang Amerika Serikat sedang mempertimbangkan aturan untuk membatasi aliran investasi ke perusahaan China dalam AI, chip dan komputasi kuantum. 
Presiden China Xi Jinping (kiri) dan pendiri Huawei Ren Zhengfei berbincang-bincang ketika Xi mengunjungi kantor Huawei di London, Inggris pada Rabu (21/10/2015)./Reuters-Matthew Lloyd
Presiden China Xi Jinping (kiri) dan pendiri Huawei Ren Zhengfei berbincang-bincang ketika Xi mengunjungi kantor Huawei di London, Inggris pada Rabu (21/10/2015)./Reuters-Matthew Lloyd

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Rabu (31/5/2023) mengatakan bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan aturan baru untuk membatasi aliran investasi ke perusahaan China.

Mengutip dari pemberitaan Reuters, Rabu (31/5) investasi perusahaan China yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak di bidang semikonduktor canggih, kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum. 

Pihak yang mengawasi keamanan investasi Departemen Keuangan Paul Rosen menginformasikan hal tersebut dengan menyoroti China dan militer mereka secara khusus. 

Berdasarkan laporan Reuters pada Februari 2023, pemerintahan Biden berencana untuk melarang investasi di beberapa perusahaan teknologi China dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan lainnya. 

Hal tersebut merupakan bagian dari rencana untuk membatasi aliran dana  yang telah digelontorkan perusahaan AS ke sektor sensitif China.

Para pengkritik China yang berada di Washington, menyalahkan investor AS terhadap aliran dana dan pengetahuan berharga ke perusahaan teknologi China yang menurutnya dapat membantu kemajuan militer China. 

Di lain sisi, Senator Partai Republik Bill Hagerty juga bertanya terkait pembatasan barang asal AS ke perusahaan China seperti Huawei. 

Saat ini, ekspor ke Huawei memerlukan lisensi. Membahas mengenai pencabutan lisensi tersebut, asisten sekretaris Departemen Keuangan Thea Rozman Kendler mengatakan bahwa mereka belum memiliki draf aturan. 

"Kami sedang menganalisis masalah ini secara mendalam." tambahnya. 

Para pejabat kini memeriksa berbagai jenis ekspor ke China. Pada tahun lalu, mereka menolak atau tidak mengambil tindakan terhadap seperempat permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penjualan yang akan memperkuat militer Beijing. 

Kendler mengatakan bahwa pada 2022, sekitar 5.064 aplikasi lisensi ekspor dan re-ekspor telah ditinjau. Sebanyak 26 persen di antaranya ditolak atau dikembalikan tanpa tindakan. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Farid Firdaus
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper