Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mulai mendekati kesepakatan dalam menaikkan plafon utang sebesar US$31,4 triliun.
Mengutip dari Reuters Jumat (26/5/2023), sumber mengatakan kesepakatan yang belum final tersebut akan meningkatkan dana untuk pengeluaran diskresioner untuk militer dan veteran, menahan pengeluaran diskresioner non-pertahanan pada tingkat tahun ini.
Kemudian, Gedung Putih mempertimbangkan untuk mengurangi rencana meningkatkan pendanaan di Internal Revenue Service (IRS), untuk mempekerjakan lebih banyak auditor dan menargetkan orang kaya AS, menurut sumber.
Sumber lain mengatakan bahwa pendanaan IRS adalah masalah terbuka. Namun, fokus utamanya adalah memastikan lembaga melaksanakan prioritas presiden walaupun ada pengurangan kecil atau pemindahan dana. Sumber berikutnya juga mengatakan pendanaan IRS masih menjadi isu terbuka, tetapi fokus utamanya adalah memastikan lembaga tersebut melaksanakan prioritas presiden, meskipun ada pengurangan kecil atau dana dipindahkan.
Nantinya, kesepakatan akhir akan menentukan jumlah total yang dapat dibelanjakan pemerintah untuk program diskresi seperti perumahan dan pendidikan, namun tidak memecahnya menjadi kategori individu. Kedua belah pihak hanya memiliki perbedaan sebesar US$70 miliar dalam mencapai jumlah total yang jauh lebih dari US$1 triliun.
Selanjutnya negosiator partai Republik telah membatalkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran militer, sambil memotong pengeluaran non-pertahanan. Sebaliknya, mereka mendukung usulan Gedung Putih untuk memperlakukan kedua item anggaran tersebut dengan lebih adil.
Baca Juga
"Saya tidak percaya seluruh beban harus jatuh kembali ke kelas menengah dan kelas pekerja Amerika," ucap Biden yang masih tidak setuju di mana pemotongan harus dilakukan.
McCarthy mengatakan bahwa kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. McCarthy mengatakan bahwa mereka tahu bahwa ini tidak akan mudah.
"Saya tidak berpikir semua orang akan senang pada akhirnya. Itu bukan cara kerja sistem," kata McCarthy.
Menurut Perwakilan Demokrat, Mark Takano, Biden juga telah menolak proposal Partai Republik untuk memperketat persyaratan kerja untuk program anti-kemiskinan dan melonggarkan aturan pengeboran minyak dan gas.
Perwakilan Kevin Hern yang memimpin Komite Studi Republik mengatakan bahwa kesepakatan kemungkinan besar terjadi Jumat sore atau sekitar Sabtu dini hari waktu WIB.
