Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai membutuhkan inovasi untuk mempercepat serapan belanja negara pada tahun ini. Hal tersebut mengingat besarnya pagu yang disediakan cukup besar, yakni Rp3.061 triliun sesuai dengan APBN 2023.
Pada kuartal I/2023, serapan belanja negara terbilang rendah karena terbatasnya belanja produktif di level pemerintah pusat. Sepanjang Januari-Maret, belanja negara telah mencapai Rp518,7 triliun atau 16,9 persen dari target APBN 2023.
Pada saat bersamaan, serapan belanja daerah juga masih terbatas meski Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan. Pada kuartal pertama tahun ini, anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp171,4 triliun atau mencapai 21 persen dari pagu APBN 2023.
Realisasi TKD pada Maret 2023 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan serapan anggaran pada kuartal pertama umumnya masih akan rendah. Hal ini dikarenakan sejumlah proyek masih dalam proses perencanaan serta persiapan, dan proses tender acapkali membutuhkan waktu panjang.
Meski demikian, dia menilai bahwa pemerintah memerlukan inovasi jika menginginkan percepatan serapan belanja negara. Menurutnya, serapan belanja akan terbatas apabila pemerintah masih mempertahankan mekanisme anggaran yang bersifat tahunan.
Baca Juga
“Perlu ada inovasi, misalnya, menerapkan mekanisme anggaran multiyears. Ada proyek-proyek yang dianggarkan secara multiyears, sekali tender, pencairan anggarannya multiyears,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (17/5/2023).
Anggaran dengan kontrak tahun jamak atau multiyears dinilai dapat meningkatkan penyerapan belanja modal, terutama belanja proyek infrastruktur jangka panjang karena tidak perlu melakukan tender ulang untuk proyek yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas belanja, mengingat pagu yang disediakan pada tahun sangat besar.
Dia juga menegaskan bahwa di level birokrasi kementerian/lembaga untuk dapat mengikuti prioritas yang telah ditetapkan Presiden Jokowi, serta menjalankannya secara konsisten.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong belanja kementerian/lembaga seefisien mungkin dan berfokus pada dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian nasional.
“Ini yang menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas nanti untuk bisa membuat sistem penganggaran yang semakin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” tuturnya.
.jpg?w=348&h=261)
