Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini Luhut ditugaskan menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penunjukkan Menko Luhut sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Dia juga menjelaskan alasan Presiden Jokowi menunjuk Luhut menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN.
"Dibentuk satu tim, tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” kata Bambang dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Dia menuturkan, salah satu tujuan pemerintah membentuk satgas khusus ialah untuk menyelesaikan masalah pertanahan di IKN.
“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 209 letter of interest dari para investor terkait ketertarikan untuk berinvestasi di IKN.
Baca Juga
“Sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non-disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail, karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan. Kemudian, setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil,” jelasnya.
Dia menyampaikan, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengungkapkan sejumlah proyek investasi yang akan dijalankan di IKN
“Akan ada misalnya satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Dan, ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua, tim ini untuk membuat satu ekosistem.
Penugasan Luhut sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN ini menambah daftar tugas Luhut selama pemerintahan Jokowi. Luhut setidaknya pernah mengemban 15 pekerjaaan selain menjadi Menteri.
Luhut pernah mengembang tugas sebagai Kepala Staf Kepresiden hingga terbaru Ketua Satgas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berikut daftar jabatan Luhut di era Jokowi:
1. Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Luhut menjadi KSP pada 31 Desember 2014. Luhut pun mengemban jabatan ini hanya 1 tahun. Fungsi utama KSP adalah meemberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)
Luhut menjadi Menteri Polhukam ketika menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015 yang terkena reshuffle kabinet kerja.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut menjadi Menteri Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 menggantikan Rizal Ramli. Luhut pun tetap menjabat posisi ini di periode pemerintahan Jolowi kedua dengan perubahan nama menjadi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Luhut pun menjadi Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016 mengantikan Arcandra Tahar, akibat kepemilikan paspor ganda. Luhut pun menjadi Menteri ESDM selama dua bulan.
5. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Luhut menjabat sebagai Ketua Tim tersebut sejak September 2016, oleh arahan Jokowi. Tim tersebut pun bertugas untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri.
6. Ketua Panitia Nasional IMF-World Bank (WB) 2018
Ketika Indoensia menjadi tuan rumah p IMF-World Bank, Luhut diberikan tugas sebagai Ketua Panitia Nasional.
7. Menteri Perhubungan Ad Interim
Luhut menjabat sebagai Menhub sementara menggantikan Budi Karya Sumadi yang pada 2020 awal terpapar Covid-19.
8. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
Luhut menjadi Menteri KKP pada 26 Novemebr 2020 dikarenakan Edhy Prabowo terkena kasus korupsi ekspor beni lobster .
9. Wakil Ketua KPC-PEN
Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 berdasar Perpres Nomor 82 Tahun 2020.
Lembaga ini dibentuk guna memulihkan ekonomi dan menanggulangi Covid-19. KPC-PEN diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara Luhut menjadi salah satu wakil ketua.
10. Koordinator PPKM Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai koordinator ketika kasus Covid-19 pada Juli 2020 memuncak dan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional pada 22 Juni 2021
12. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
Pada 2021, Jokowi membentuk Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Jokowi pun menugaskan Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI sejak 8 September 2021.
13. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021. Luhut ditugasakan menjadi Ketua komite.
14. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional
Luhut ditugaskan oleh Jokowi dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2022 menjadi Ketua Dewan SDA Nasional. Dewan tersebut merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air nasional.
15. Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Ketua Satgas percepatan Investasi IKN. Saat ini pun Jokowi dan Pemerintahan sedang membangun ibukota baru Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
