Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat amanah baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk task force khusus yang diketuai oleh Luhut terkait percepatan investasi di IKN.
"Pak Luhut yang akan mengkoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” kata Bambang dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Menurut dia, pembentukan Satgas percepatan investasi dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan sehingga tanah yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya. Implikasinya adalah investor bisa langsung menghitung berdasarkan topografi, geologi, akses, dan sebagainya.
"Sehingga nanti dalam rencana bisnis akan lebih tajam lagi. Pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date," ungkap Bambang.
Selain IKN, Luhut kerap ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk mengomando sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Mulai dari penanganan industri sawit, program kendaraan listrik, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, hingga penanganan Covid-19.
Baca Juga
Banyaknya jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya, membuat Luhut sering dijuluki sebagai menteri segala urusan dan tokoh yang dipercaya oleh Jokowi.
Berikut sederet tugas Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di era pemerintahan Presiden Jokowi:
1. Ketua Pengarah Satgas Sawit
Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara pada 14 April 2023.
Satgas tersebut bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, satgas terdiri atas pengarah dan pelaksana. Satgas ini mulai bertugas sejak 14 April 2023 - 30 September 2024.
Adapun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua pengarah.
Luhut akan memberikan arahan kepada tim pelaksana yang diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, salah satunya terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.
2. Urus Krisis Minyak Goreng
Ketika krisis minyak goreng melanda sejak akhir 2021 hingga pertengahan 2022, Luhut mendapatkan penugasan dari Jokowi untuk menjadi bagian dari tim koordinasi dan pengawasan Satgas Pangan terkait dengan minyak goreng.
Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, peran Luhut adalah mengoordinasikan hal-hal terkait minyak goreng dan mengawasinya bersama Satgas Pangan.
"Ya, Kemenko melakukan koordinasi Jawa Bali, dan juga banyak terlibat dalam pengawasan bersama dengan Satgas Pangan,” ujar Jodi lewat pesan singkat, Kamis (26/5/2022).
Keterlibatan Luhut kala itu diharapkan dapat membuat harga minyak goreng segera turun.
3. Koordinator Program Penggunaan Kendaraan Listrik
Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) sebagai Kendaraan Dinas Operasional Instansi Pusat dan Daerah pada 13 September 2022.
Poin penting beleid ini adalah instruksi bagi jajaran kementerian hingga pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik (BEV) sebagai kendaraan operasional.
Inpres itu menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertindak sebagai koordinator program yang melakukan sinkronisasi, pengawasan, evaluasi hingga pengendalian. Tidak hanya itu, Inpres memberikan wewenang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dijabat Luhut Pandjaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penghambat implementasi.
4. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung
Luhut juga ditunjuk Jokowi untuk untuk membereskan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Penunjukkan Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang telah diteken Presiden pada 6 Oktober 2021.
"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi," tulis ayat 3 Perpres tersebut, Jumat (8/10/2021).
Adapun, komite ini beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.
Menurut Perpres, tugas Luhut adalah untuk mengoordinasikan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun, konsorsium BUMN yang menangani proyek ini wajib memberikan laporan berkala kepada Luhut.
