Bisnis.com, JAKARTA - Pada hari Selasa (2/5/2023), seorang ekonom terkemuka dari Gedung Putih mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed untuk mengendalikan inflasi dapat berdampak negatif pada sektor perbankan.
Dilansir Reuters pada Rabu (3/5/2023), Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Heather Boushey mengatakan bahwa Partai Republik seharusnya tidak bermain-main dengan ekonomi AS, dengan memberikan syarat pemotongan anggaran sebagai ganti peningkatan pagu utang US$31,4 triliun atau setara dengan Rp461,9 kuadriliun.
Boushey mendesak Partai Republik untuk mendukung peningkatan batas utang tanpa syarat. Boushey juga mengatakan bahwa ekonomi AS tetap kuat, dan tidak ingin mengubah jalur yang telah diambil oleh ekonomi ini.
Boushey juga mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed dapat berdampak negatif pada perbankan. Hal ini dapat menambah beban, mengingat AS masih berperang melawan inflasi.
Selanjutnya, Boushey mengatakan bahwa Kongres dapat dengan mudah menghilangkan risiko gagal bayar dengan menaikkan batas utang, sementara masalah suku bunga dan dampaknya pada aset bank adalah pertanyaan yang jauh lebih rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja.
“Ini sangat buruk. Ini menakutkan. Kita seharusnya tidak bermain-main dengan ekonomi Amerika Serikat dan dengan kepercayaan penuh terhadap kredit Amerika Serikat,” jelas Boushey sambil menyarankan untuk tetap fokus dalam menjaga roda perekonomian.
Baca Juga
Komentar Boushey diutarakan ketika The Fed berkumpul untuk pertemuan kebijakan. Analis memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada hari Rabu.
Sebelumnya, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meloloskan RUU untuk menaikkan pagu utang pekan lalu yang mencakup pemotongan yang besar dalam pengeluaran, mulai dari perawatan kesehatan hingga pengendali lalu lintas udara.
Senat, yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden sendiri juga mengatakan tidak akan menyetujuinya.
Biden pada hari Senin (1/5) juga mengundang empat petinggi Senat dan DPR, dua dari Partai Demokrat dan dua dari Partai Republik pekan depan, setelah Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa pemerintah bisa kekurangan uang untuk membayar tagihan mulai 1 Juni.
