Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia terus mendorong negara Asean untuk mengintegrasikan sektor perekonomian. Salah satunya dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dalam regional.
Nella Sri Hendriyetty Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kebijakan local currency transaction itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mata uang luar sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global.
“Saat ini kita sedang menjalin pendekatan dengan Malaysia dan Thailand dan dilakukan secara bilateral bilateral belum secara regional,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Netralitas Asean', Rabu (3/5/2023).
Dia melanjutkan, saat ini sudah terbentuk gugus tugas proses transisi penggunaan mata uang lokal di negara Asean. Harapannya proses transisi ini berjalan sukses sehingga bisa memasukkan ketentuan tentang penggunaan mata uang lokal Asean dalam kewajiban kontrak bisnis di sesama negara asean.
Menurutnya, meski sangat mendorong pemakaian mata uang lokal Asean dalam transaksi perdagangan, tidak ada paksaan dalam proses implementasikan. Semua diserahkan pada kesiapan masing-masing negara.
“Dengan instrumen ini, negara Asean punya pilihan diversifikasi komposisi cadangan devisanya. Dan bisa tingkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Kalau bergantung seluruhnya pada dolar Amerika misalkan, rentan terkena turbulensi ekonomi dan fundamental ekonomi melemah. Kalau ada ada penguatan dolar, nilai rupiah turun, biaya impor bahan baku dan lain-lain akan meningkat cukup tajam meningkat,” jelasnya.
Baca Juga
Masih di bidang keuangan, keketuaan Indonesia pada Asean juga mendorong penggunaan quick response code atau QR tunggal yang bisa digunakan di semua negara anggota dalam transaksi perdagangan, termasuk di bidang pariwisata. Selain itu, ada pula inklusi finansial untuk sektor UMKM.
Tidak hanya itu saja, Indonesia juga tengah menggalang dukungan negara Asean untuk memasukkan transisi energi ke dalam taksonomi transisi energi versi 2 yang sesuai dengan situasi dan karakter di Asia Tenggara agar diakui secara global. Jika diakui secara global, maka penyaluran pembiayaan transisi energi akan lebih murah lagi.
Selain pendanaan di sektor keuangan, ada juga sokongan Indonesia dalam forum Asean terkait peningkatan pembiayaan infrastruktur di mana negara-negara Asean bisa menggunakan dana yang dikumpulkan secara bersama untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara masing-masing dengan nilai pengembalian yang murah.
Tidak hanya itu, kerja sama ini juga bisa ditingkatkan dengan menggandeng partner lain sehingga pembiayaan juga bisa jauh lebih murah lagi.
“Kalau di bidang kesehatan, seperti G20 kemarin kita terus dorong adanya pandemic fund. Bahkan bukan hanya pandemic fund, negara Asean yang mengalami gejala krisis ekonomi juga bisa menggunakan pembiayaan yang dikumpulkan secara bersama itu, sebelum mengajukan proposal ke lembaga donor seperti IMF. Inilah sudah berjalan dan disebut Chiang Mai Multilateral Initiative. Ada juga skema bantuan untuk negara anggota yang terkena bencana alam. Semua kita atasi dengan saling mendukung,” tuturnya.
Dia mengharapkan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, agar semua agenda yang dipersiapkan selama keketuaan Indonesia dalam Asean dapat terealisasi.
Asean merupakan kawasan yang memiliki 8,6 persen dari total populasi dunia, dan berkontribusi 3,5 persen bagi GDP dunia serta 11 persen investasi asing masuk ke kawasan ini.
