Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian membuka suara soal opsi impor darurat KRL sebanyak 10 hingga 12 rangkaian pada tahun ini yang disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menuturkan, dalam hal ini pihaknya sudah secara tegas akan mengikuti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bahkan Febri menyebut pihaknya tidak mengenal adanya istilah impor darurat dalam permasalahan importasi rangkaian kereta ini.
“Gini ya, kita tidak mengenal istilah impor darurat. Sekali lagi seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi sama Menko Marinves, Menperin, bahwa hasil review BPKP yang jadi patokan,” jelas Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin pada Jumat (28/4/2023).
Dengan demikian, menurutnya pihaknya tetap mengikuti hasil audit BPKP yang tidak merestui importasi rangkaian kereta bekas dari Jepang. “Jadi sama BPKP merekomendasikan hal tertentu, itu yang kita ikuti,” tambahnya.
Terkait kemungkinan BPKP akan menyetujui impor darurat ini, Febri menuturkan pihaknya akan tetap berpatokan pada keputusan BPKP. Meskipun di sisi lain, dia juga mempertanyakan istilah impor darurat ini, lantaran menurutnya hal ini tidak tertuang dalam perundang-undangan.
Baca Juga
“Jadi ada di BPKP, reviunya seperti apa. Nah, kalau ada yang membuat istilah impor darurat, tanyakan ke beliau lah. Kita nggak ngerti impor darurat itu ada nggak sih di peraturan perundang-undangan,” tutur Febri.
Menurutnya, dalam hal ini Kemenperin berperan sebagai pihak yang akan mengeluarkan rekomendasi impor kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Setelah itu, Kemendaf dapat memberikan Persetujuan Impor (PI) untuk rangkaian kereta bekas ini.
Mengenai kebutuhan rangkaian kereta yang mendesak lantaran penumpukan penumpang, Febri juga menuturkan pihaknya mengikuti hasil audit BPKP.
“Reviu BPKP menunjukkan hal yang berbeda. Coba baca lagi reviu BPKP. Apa penyebabnya banyak penumpukan penumpang?” kata Febri.
Sebelumnya dalam catatan Bisnis.com, Kamis (6/4/2023), Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan overload penumpang saat ini memang terjadi pada peak hour.
Namun menurutnya, secara keseluruhan okupansi 2023 adalah sebesar 62,75 persen, dan untuk 2024 diperkirakan masih 75 persen, serta pada 2025 menjadi 83 persen.
Septian menyebut, BPKP juga membandingkan pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 yang mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 237,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit.
"Jadi di 2023 jumlah armadanya lebih banyak, tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit. Rata -rata jumlah penumpang sekarang sekitar 800.000 per hari, pada peak hour bisa mencapai di atas 900.000. Ini masih lebih kecil dibandingkan 2019 jumlah penumpangnya 1,1 juta," kata Septian di kantor Kemenko Marves, Kamis (6/4/2023).
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (12/4/2023), Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan pemerintah tengah membahas opsi impor darurat untuk 10-12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang pada 2023.
Wamen yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan bahwa impor darurat KRL bekas dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan moda transportasi massal tersebut. Pasalnya, sekitar 10 rangkaian kereta akan dipensiunkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter pada 2023.
