Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melaporkan dari 20 lokasi, baru tujuh KEK berjalan dengan optimal, sementara sisanya belum atau bahkan tidak berjalan karena berbagai sebab.
Mengacu dalam Laporan Pelaksanaan Pengembangan KEK edisi April 2023, Dewan Nasional KEK mencatat terdapat tujuh kek yang telah berjalan optimal, lima KEK belum optimal, enam KEK tidak berjalan, dan satu KEK dalam masa pembangunan.
“Sebanyak 7 KEK Optimal, yaitu KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Mandalika, KEK Sei Mangkei, KEK Nongsa, KEK BAT [Batam Aero Technic],” tulis laporan tersebut seperti dikutip, Jumat (14/4/2023).
Kawasan yang sudah berjalan secara optimal tersebut didominasi dengan kegiatan utama, seperti industri pengolahan dan manufaktur, serta logistik.
Sementara itu, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, KEK Tanjung Kelayang di Belitung, KEK Lido di Sukabumi, dan KEK Singhasari di Malang menjadi lima KEK yang tercatat belum berjalan secara optimal.
Sebagai catatan, pemerintah memberikan stastus Kawasan ekonomi khusus bagi 20 wilayah dengan tujuan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing.
Baca Juga
Dewan Nasional KEK juga melaporkan bahwa terdapat enam Kawasan yang tidak berjalan sesuai dengan dengan rencana, seperti KEK Palu, Bitung, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Morotai, Sorong, dan Likupang. Sementara KEK kesehatan Sanur di Bali berstatus dalam masa pembangunan.
Hambatan Utama
Hal tersebut terjadi akibat berbagai hambatan dalam pengembangan, utamanya Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK tidak memiliki dan mengelola aset lahan KEK karena aset dikuasai oleh pemerintah daerah, contohnya terjadi pada KEK Bitung, Palu, Arun Lhokseumawe, MBTK, dan KEK Sorong.
Selain itu, Dewan Nasional KEK juga menyoroti hambatan seperti BUPP yang tidak memiliki kemampuan pendanaan dan tidak memiliki manajemen yang profesional serta tidak memiliki rencana bisnis dalam menarik investasi.
Pengembangan KEK juga terhambat akibat BUPP menunggu adanya dukungan infrastruktur dari pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti adanya lokasi KEK yang tidak sesuai untuk pengembangan, yaitu KEK Morotai di Maluku Utara.
“Untuk KEK Morotai saat ini sedang dalam proses perubahan area, karena adanya beberapa investor yang baru dan akan investasi di bidang pariwisata senilai Rp15,5 triliun,” ujar Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso, Kamis (13/4/2023).
Terakhir, belum optimalnya pelaksanaan fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK turut menjadi hambatan utama dalam pengembangannya.
Antara lain, persyaratan dan masa tax holiday/tax allowance belum sesuai dengan PMK, sistem online single submission (OSS) belum sesuai, kurangnya pemahaman aparat di lapangan, hingga keterbatasan SDM.
Untuk itu, Dewan Nasional KEK berupaya dalam memfasilitasi penyelesaian hambatan baik dengan kementerian, lembaga, maupun daerah di kawasan ekonomi khusus.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk pembangunan KEK seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Secara keseluruhan, pengembangan KEK telah berjalan dengan capaian investasi hingga kuartal I/2023 sebesar Rp4,6 triliun dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebanyak 5.738 orang.
Capaian kumulatif sampai 2023 tercatat realisasi investasi sebesar Rp117,8 triliun dan lapangan kerja sebanyak 61.416 orang. Adapun untuk 2023 komitmen investasi sebesar Rp61,9 triliun.
