Bisnis, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya dugaan kasus suap pada proyek Kereta Api (KA) Makassar - Parepare oleh pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Proyek strategis nasional ini menelan investasi hingga Rp1 triliun.
Berita tentang korupsi di tubuh perkeretaapian menjadi salah satu pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini. Selain itu, berita menarik lainnya juga turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id:
1. KA Makassar Parepare, Terseret Kasus Suap Usai Diresmikan Jokowi
Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya dugaan kasus suap pada proyek Kereta Api (KA) Makassar - Parepare. Padahal proyek ini baru saja diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023.
KPK menangkap Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (11/4/2023).
Kini, Harno serta sembilan orang lainnya yang merupakan pihak Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan swasta resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek perkeretaapian tahun anggaran 2018-2022.
"KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang Tersangka," terang Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada konferensi pers, Kamis (13/4/2023).
2. Jelang Migrasi Besar ke IKN Dua Proyek Harus Dipercepat
Migrasi atau boyongan besar ke Ibu Kota Negara Nusantara ditarget dimulai tahun depan. Sejauh ini, pembangunan fisik baru mencapai 26 persen. Sementara itu, Presiden Jokowi menginstruksikan pembangunan sekolah dan rumah sakit unggul disegerakan. Jika semua berjalan lancar, pada 2024 pemerintah akan memboyong sekitar 16.990 ASN dan TNI/Polri ke IKN Nusantara.
Kehadiran belasan ribu pendatang ke IKN tersebut tentunya membutuhkan berbagai persiapan. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi syarat penting agar para pendatang betah berada di wilayah baru.
Terkait progeres pembangunan fisik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan hal itu sudah sesuai dengan perencanaan. Adapun, saat Presiden Jokowi meninjau proyek IKN pada Februari2023, progresnya baru 15 persen.
Pemerintah juga telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
“RTBL itu memudahkan dalam pembangunan. Jadi, land development-nya itu sudah ada dan nanti akan segera diterbitkan pedoman untuk detail rencana yang menjadi kewenangan otorita,” ujar Suharso.
3. PMN Lagi Penuntas Transfer Polis Jiwasraya
Dalam rangka penyelesaian kasus asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), proses pengalihan polis ke anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) terus berlangsung. Seiring dengan tambahan penyertaan modal negara (PMN) lagi juga mulai memasuki babak baru.
Adapun total liabilitas polis Jiwasraya yang harus dipindahkan ke IFG Life sebesar Rp38,2 triliun. Usulan dari Kementerian BUMN agar tambahan modal untuk IFG ditambah hingga Rp3 triliun untuk menangani pengalihan masih menjadi fokus pembahasan di Komisi VI DPR.
Sekadar informasi, per Februari 2023 terdapat 157.000 polis dengan nilai liabilitas sebesar Rp7,4 triliun yang belum bisa dialihkan karena keterbatasan keuangan. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa pengalihan polis ditarget rampung tahun ini. Meski masih ada keterbatasan dana.
“Pemindahan polis harus dituntaskan tahun ini sehingga membutuhkan PMN tambahan yang kami ajukan sebesar Rp3 triliun,” kata Tiko dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/4/2023).
Dia menjelaskan untuk pengaihan secara tuntas membutuhkan dana sebesar Rp8 triliun. “Ada pendanaan lagi Rp2 triliun, sehingga kami harapkan sebelum akhir tahun ini bisa diselesaikan untuk restrukturisasi,” katanya.
4. Mengurai 300 “Surat Cinta” PPATK ke Kementerian Keuangan
Transaksi janggal Rp349 triliun masih menjadi bahasan di DPR. Sementara itu, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU berencana membentuk satgas untuk menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun. Kalangan DPR mengusulkan, agar dibentuk panitia khusus untuk mengungkap hal ini.
Mencuatnya transaksi janggal dengan agregat mencapai Rp349 triliun tak lepas dari “surat cinta” yang dilayangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kementerian Keuangan.
Hal itu kemudian menimbulkan kehebohan tersendiri hingga akhirnya DPR mengundang Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Terakhir, Selasa (11/4/2023) Komisi III DPR mengundang mereka menghadiri rapat dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan anggota Komite TPPU, Selasa (11/3/2023).
Dalam rapat tersebut Mahfud MD dan Sri Mulyani menyatakan tidak ada perbedaan data soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
5. Kekuatan Debut Harita Nickel (NCKL) Dorong Penghiliran
Penggalangan dana melalui pasar modal jadi salah satu alternatif perusahaan untuk mendorong proyek penghiliran. Salah satunya adalah emiten anyar milik konglomerat Grup Harita, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. yang baru saja debut di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI).
Usai melakukan penawaran umum perdana saham, atau initial public offering (IPO) strategi jitu juga tengah disiapkan. Misalnya saja, emiten dengan kode saham NCKL itu bakal meningkatkan target produksi feronikel hingga empat kali lipat tahun ini, dari adanya tambahan sejumlah lini produksi yang sudah siap beroperasi.
Adapun saat ini, NCKL telah menyelesaikan tiga lini produksi refinery High Pressure Acid Leach (HPAL) dan telah mencapai 100 persen kapasitas produksi, sehingga total kapasitas produksi mencapai 55.000 ton nikel MHP per tahun.
NCKL juga telah memasuki fase commisioning untuk produksi nikel sulfat sejak awal April 2023. Dengan hadir dan beroperasinya pabrik tersebut, akan menjadi pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia. Presiden Direktur NCKL Roy Arman Arfandy menambahkan, di luar proyek tersebut, Perseroan juga tengah membangun smelter kedua PT Halmahera Jaya Feronikel dengan target 8 line produksi.
