Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemerintah memutuskan impor 2 juta ton beras. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di Indonesia.
Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia akan impor beras sebanyak 2 juta ton yang diperuntukkan untuk cadangan Bulog di tengah prediksi kekeringan panjang yang melanda Indonesia imbas badai El Nino.
"Itu untuk cadangan Bulog karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, kering panjang sehingga Bulog badan pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," kata Jokowi usai menanam padi di Tuban, Jawa Timur, Kamis (6/4/2023).
Menurutnya, apabila pemerintah tak memilih pilihan impor dalam waktu dekat, maka dikhawatirkan Indonesia tidak kebagian jatah beras. Mengingat, Negara yang dituju untuk impor beras juga diprediksi bakal terdampak El Nino.
"Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, Vietnam, Pakistan, India tapi barangnya nggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara itu juga terjadi," tuturnya.
Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan bahwa pilihan pemerintah untuk impor beras ini tidak akan mengganggu harga gabah di petani.
Baca Juga
"Sehingga itu mengantisipasi dan itu tidak mengganggu harga gabah petani tadi sudah disampaikan," ujarnya.
Sekadar informasi, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor 2 juta ton beras pada tahun ini. Mmeskipun melakukan impor beras, pemerintah memastikan tetap akan melakukan penyerapan beras petani dengan maksimal.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan di dalam negeri.
Rencana tersebut tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Surat penugasan tersebut ditandatangani pada Jumat 24 Maret 2023. Penugasan impor beras dimandatkan Bapanas kepada Perum Bulog.
“Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah,” demikian isi surat tersebut, dikutip Kamis (6/4/2023).
