Bisnis.com, JAKARTA - Eropa masih menghadapi pertempuran dengan krisis biaya hidup akibat inflasi. Kini, masalah mengenai makanan menjadi fokus terbaru di tengah perang Rusia vs Ukraina yang masih berlangsung.
Dikutip dari Bloomberg (3/4/2023), di beberapa bagian zona euro, harga pangan naik sangat cepat dalam sejarah pascaperang, menurut ekonom senior Grup Rabobank Maartje Wijffelaars.
Bahkan, tekanan inflasi ini memicu pemogokan dan protes di seluruh Eropa karena pekerja uang mencari tuntutan gaji yang lebih besar, dan banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan.
Berdasarkan data minggu lalu, inflasi kawasan euro turun menjadi 6,9 persen pada Maret 2023. Kemudian, inflasi di Prancis melambat menjadi 6,6 persen. Namun, kenaikan harga pangan naik sebesar 16 persen.
Angel Talavera, kepala ekonomi Eropa di Oxford Economics, mengatakan bahwa dengan kenaikan harga makanan sebesar 15-20 persen, bahkan untuk beberapa bahan makanan lainnya yang naiknya lebih tinggi akan membuat pemerintah menjadi semakin gugup.
“Inflasi pangan benar-benar merusak dan terutama menjelang pemilu, itu membuat orang sangat marah,” tuturnya.
Baca Juga
Strategi Eropa Lawan Inflasi Harga Pangan
Dikutip dari Bloomberg (3/4/2023) terdapat beberapa langkah stabilisasi harga pangan utama yang dilakukan oleh pemerintah Eropa dalam beberapa bulan terakhir.
1. Potongan Pajak
Portugal, dengan harga makanan yang naik lebih dari 20 persen dari tahun ke tahun untuk sementara waktu akan memangkas pajak pertambahan nilai menjadi nol pada makanan yang penting atau pokok, seperti roti dan minyak zaitun.
Namun, hal tersebut belum cukup untuk membendung kenaikan harga yang tidak henti.
Di lain sisi, Polandia juga berencana untuk mempertahankan pajak makanan menjadi nol, hingga paruh pertama tahun 2023 dan dapat memperpanjang lebih jauh. Pemerintah Italia juga mempertimbangkan pajak untuk kebutuhan dasar seperti pasta, roti dan susu.
2. Pembatasan harga
Batasan harga makanan merupakan intervensi agresif yang tidak ingin diterapkan oleh banyak pemerintah lantaran selalu ada risiko yang dapat menjadi bumerang.
Contohnya pada pekan lalu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dapat membantu inflasi, namun dapat mengacaukan pasokan karena merupakan intervensi buatan.
Selain itu, International Monetary Fund (IMF) juga mengkritik bahwa langkah-langkah yang meredam kenaikan harga dinilai kurang optimal.
3. Tekanan Ritel
Bagi banyak pemerintah, diketahui bahwa tantangan yang perlu dihadapi adalah bagaimana melindungi konsumen tanpa mendistorsi pasar.
Pemerintah di Prancis, telah menegosiasikan kesepakatan dengan supermarket yang memungkinkan mereka memamerkan barang murah dengan stiker resmi berwarna bendera nasional pada barang-barang penting dengan potongan harga.
Kemudian, pemerintah sosialis Portugal juga bekerja sama dengan pengecer dan produsen makanan untuk mencoba menurunkan harga. Contohnya, salah satu jaringan supermarket terbesar di negara tersebut, bersedia menerima margin keuntungan yang lebih rendah untuk menyerap beberapa kenaikan.
4. Pengawasan yang lebih ketat
Rantai supermarket di Portugal menjadi target inspeksi harga. Kemudian, Spanyol telah melakukan pertemuan dengan perusahaan toko, transportasi dan perani makanan untuk memastikan potongan pajak dan harga yang lebih rendah bagi konsumen.
Kemudian, Swedia dengan hampir 90 persen sektor grosir Swedia didominasi oleh hanya tiga pengecer, pemerintah akan meningkatkan pendanaan pengawas persaingan negara. Norwegia sendiri juga akan melakukan langkah yang serupa.
