Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini 3 Isu Prioritas dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-Asean Pekan Ini

The 1st Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) akan digelar pada 28 hingga 31 Maret 2023 di Bali.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut kedatangan Sekjen Asean Kao Kim Hourn, Jumat (3/2/2023), yang akan menghadiri rnThe Asean Foreign Ministers (AMM) Retreat di Jakarta./Dok. Kementerian Luar Negerirn
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut kedatangan Sekjen Asean Kao Kim Hourn, Jumat (3/2/2023), yang akan menghadiri rnThe Asean Foreign Ministers (AMM) Retreat di Jakarta./Dok. Kementerian Luar Negerirn

Bisnis.com, BADUNG – Pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) akan digelar pada 28 hingga 31 Maret 2023 di Bali.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 akan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dalam Presidensi G20. 

“Peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community [AEC] 2025 yang saling terkoneksi, inklusif dan sejahtera pada 2025,” katanya, Senin (27/3/2023).

Beberapa pertemuan utama yang akan digelar diantaranya Asean Finance Deputies Meeting (AFDM), Asean Central Bank Deputies Meeting (ACDM), Asean Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM), Asean Finance Ministers Meeting (AFMM),  Asean Central Bank Governors Meeting (ACGM), dan Asean Finance and Central Bank Governors Meeting (AFMGM). 

Dalam rangkaian pertemuan utama tersebut, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs). Pertama, yaitu rebuilding regional growth, connectivity, and new competitiveness (recovery rebuilding).

Kedua, accelerating inclusive digital economy transformation and participation (digital economy), dan ketiga promoting sustainability economic growth for a resilient future (sustainability). 

Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota Asean dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau epicentrum of growth.

Sebagai contoh, Dody mengatakan, implementasi dalam pilar recovery rebuilding, dilakukan melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan (policy mix) di negara-negara Asean sesuai karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN relatif memiliki permasalahan ekonomi yang serupa pasca pandemi. 

Selain itu, akan dibahas upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antar negara Asean. 

Sementara itu, di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki makna kerja sama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara. 

Pada bidang sistem pembayaran, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara. 

Sementara itu, pada implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan Asean Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh green financing dengan biaya yang lebih murah. 

Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023. 

Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi. Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan bahwa kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil. Bahkan pada 2023, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memandang kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ini di tahun 2023 ini. 

“Hal ini yang kemudian menjadi semangat bersama untuk menuju kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan,” kata dia.

Kementerian Keuangan dan BI akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama, mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal, dan pertemuan pendukung yang berbalut tema ‘Discover Indonesia’, yang akan mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper