Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kenapa Paksa Bangun IKN? Renovasi Jakarta Lebih Mahal

Kemen PUPR menilai pembangunan IKN Nusantara lebih murah dibandingkan ongkos produksi memperbaiki atau renovasi DKI Jakarta secara keseluruhan.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku eksekutor pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menilai keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan hal yang tepat, lantaran biayanya lebih murah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN Nusantara lebih murah dibandingkan ongkos produksi memperbaiki atau renovasi DKI Jakarta secara keseluruhan.

"Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara," kata Basuki dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/3/2023).

Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2019 lalu, dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain," ujarnya.

Sebagai informasi, IKN Nusantara dibangun dengan mengusung konsep Future Smart Forest City di atas lahan seluas 256.000 hektare. Pembangunan tada tahap awal 2022-2024 yakni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 hektare atau 25 persen dari total luas KIPP sebesar 6.600 hektare.

Sementata itu, 5.000 hektar3 lainnya akan dipertahankan sebagai area hijau. Dia menerangkan, saat ini ada sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).

"Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik,  Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20 persen dengan total sekitar 50 proyek konstruksi," jelasnya.

Dia memastikan, dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan IKN Nusantara akan benar-benar memprioritaskan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu Kementerian PUPR mewakili pemerintah Indonesia menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/3/2023) lalu. 

Agenda tersebut menjadi wadah untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan IKN. Basuki mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama.

Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” terangnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper