Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Perencanaan Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Hartanto Wibowo menilai positif pembentukan Asosiasi Pengelolaan Risiko Terintegrasi Energi Kelistrikan atau Asosiasi Proteksi Energi.
Hartanto berharap Asosiasi Proteksi Energi dapat menjadi rujukan terkait dengan persoalan manajemen risiko dalam perusahaan pembangkit di Indonesia.
“Kami harapkan wadah ini dapat menjadi tempat untuk berbagi ide mengatasi masalah yang dihadapi sektor kelistrikan,” kata Hartanto saat peluncuran Asosiasi Proteksi Energi di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Hartanto mengatakan, asosiasi itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan isu manajemen risiko di dalam industri kelistrikan Tanah Air.
Apalagi, kata dia, momentum transisi energi belakangan ini membutuhkan investasi serta transformasi bisnis yang agresif di sistem kelistrikan nasional.
“Kita harap asosiasi ini dapat meningkatkan tata kelola manajemen risiko dalam tata organisasi pengambilan keputusan,” kata dia.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembang pembangkit listrik untuk mulai mengoptimalkan investasi pada peningkatan program bahan bakar pendamping batu bara atau co-firing di PLTU.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan, peluang pengembangan co-firing itu relatif dapat dilakukan pengembang untuk beralih pada energi yang lebih bersih.
Di sisi lain, kata Ida, investasi yang minimalis pada program itu dinilai aman untuk menjaga besaran biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang mesti ditanggung pengembang. Dengan demikian, tarif listrik yang diserahkan kepada konsumen relatif terjangkau di tengah komitmen transisi energi saat ini.
“Ujung-ujungnya kalau itu memengaruhi harga atau BPP barangkali bisa kita upayakan bagaimana diakomodir di dalam perpanjangan perjanjian jual beli listrik [PJBL] sehingga harganya tetap,” kata Ida dalam acara Business and Risk Perspective Energy Transformation Talk, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Ida memastikan kementeriannya bakal memberikan kepastian terkait dengan harga bahan bakar biomassa serta tarif jual listrik pengembang untuk menopang komitmen transisi energi tersebut.
“Teman-teman yang sudah melakukan investasi di pembangkitnya yang mengarah ke lebih green gitu ya bisa kita akomodir di dalam perpanjangan PJBL ini jadi pertimbangan ke depan untuk kita bahas,” kata dia.
