Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang pada Januari 2023 mencapai Rp95,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 13,7 persen dari target 2023.
Dia menjelaskan realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto sebesar Rp99,4 triliun, sementara pinjaman dilakukan pembayaran sebesar Rp3,7 triliun.
“Sehingga keseluruhan pembiayaan utang kita di Rp95,6 triliun atau 13,7 persen dari target,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman pada Januari 2023 on track sesuai dengan strategi pembiayaan pada 2023.
Pada awal 2023, imbuhnya, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBN Ritel sebesar Rp22,2 triliun dalam dua tenor, yaitu tenor 2 tahun dan 4 tahun.
Dia mengatakan penerbitan tersebut mencatatkan jumlah investor terbesar, yaitu mencapai 62.375 investor, serta tingkat keritelan tertinggi sepanjang penerbitan SBN Ritel online.
“Appetite dan minat masyarakat untuk membeli SBN ritel ini sangat kuat, ini menggambarkan masyarakat sudah mulai melakukan diversifikasi investasinya, tidak hanya sekedar tabungan dan mereka melihat SBN sebagai instrumen yang bisa dipercaya dengan tingkat pengembalian yang memadai,” tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah pada awal Januari 2023 juga telah menerbitkan SBN valas sebesar Rp46,8 triliun atau setara dengan US$3 miliar.
Sebagai informasi, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,99 triliun pada akhir Desember 2022, dengan rasio utang 39,57 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Nilai utang pemerintah pada Desember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7.554,2 triliun.
“Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan November 2022, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita Edisi Januari 2023, Rabu (18/1/2023).
