Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan inflasi dan harga pangan dalam negeri.
Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo, menyampaikan, program tersebut sudah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menuturkan, setiap minggunya, pemerintah bersama instansi terkait, di bawah komando Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaksanakan rapat bersama antara pemerintah pusat dan daerah guna melihat situasi Indonesia dalam rangka mengendalikan inflasi.
“Di situ ada Bank Indonesia, Satgas Pangan, Kejaksaan, dan seluruh unsur terkait, untuk memastikan bahwa volatilitas harga pangan terjaga dengan baik dan pengaruhnya terhadap inflasi dijaga posisinya pada posisi tingkat kewajaran,” kata Nyoto saat ditemui di Jakarta Barat, Selasa (21/2/2023).
Seperti diketahui, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan tercatat di level 5,28 persen (year-on-year/yoy) pada Januari 2023 atau lebih rendah dari bulan sebelumnya di 5,51 persen.
Inflasi kelompok volatile foods juga dilaporkan turun dari bulan sebelumnya, dimana pada Januari 2023 berada di level 1,40 persen (month-to-month/mtm) secara bulanan. Perkembangan tersebut utamanya dipengaruhi oleh deflasi pada komoditas telur ayam ras dan tomat.
Adapun, secara tahunan, inflasi kelompok volatile foods mengalami inflasi 5,71 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,61 persen.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada Senin (20/2/2023) telah menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi dalam kisaran 2-4 persen.
Lima langkah strategis tersebut antara lain memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga inflasi komponen volatile foods, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3-5 persen.
Kemudian, memperkuat ketahanan pangan domestik, memperkuat ketersediaan data pangan, dan memperkuat sinergi komunikasi guna mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
