Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menilai kinerja ekspor Indonesia pada 2023 akan sedikit terkoreksi lantaran pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksi melambat. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha mulai fokus menyasar pasar domestik.
Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Benny Soetrisno, mengatakan 2023 merupakan tahun koreksi untuk ekspor bagi pengusaha karena diperkirakan bakal terjadi penurunan ekspor dan pelemahan harga beberapa komoditas. Hal tersebut, dipicu permintaan yang menurun dari negara-negara maju.
“Tahun 2023 adalah tahun koreksi untuk ekspor. Pengusaha akan lebih fokus kepada pasar domestik,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (15/2/2023).
Dia pun berharap agar langkah pelaku usaha didukung pemerintah dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan dan memberikan kepastian dalam perizinan usaha.
Lebih lanjut, Benny mengatakan hal yang perlu diwaspadai pemerintah dari penuruan ekspor adalah dampaknya terhadap biaya produksi baik langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari alternatif pangsa pasar ekspor selain negara tradisional seperi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa.
“Memacu ekspor dengan memperluas negara tujuan ekspor,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2023 mencapai US$22,31 miliar, turun 6,36 persen dibanding ekspor pada Desember 2022.
Faktor penurunan ekspor pada Januari tersebut disebabkan ekspor nonminyak dan gas (nonmigas) yang mengalami penurunan. Sementara itu, ekspor migas mengalami peningkatan.
Penurunan ekspor pada Januari 2023 ini disebabkan karena penurunan bahan bakar mineral (HS 27) sebesar 8,19 persen, bijih logam terak, dan abu sebesar HS 26 turun 36,44 persen, komoditas lemak dan minyak hewan atau HS 15 turun 9,95 persen, besi dan baja HS 72 turun 9,26 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, menilai pemerintah perlu memastikan ada stimulasi terhadap peningkatan kinerja ekspor secara agregat. Hal ini bisa dilakukan dengan perluasan pemberian kredit ekspor yang terjangkau.
Selain itu, Shinta juga menilai pemerintah harus lebih agresif dalam meningkatkan diversifikasi pasar, khususnya untuk ekspor ke negara nontradisional yang masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil seperti negara-negara Asean.
“Pemerintah perlu memastikan adanya peningkatan efisiensi dan daya saing intrinsik produk ekspor Indonesia, khususnya di pada industri manufaktur berorientasi ekspor untuk memastikan ekspor produk manufaktur nasional tidak terpuruk lebih dalam,” ujar Shinta kepada Bisnis, Rabu (15/2/2023).
Kendati demikian, Shinta mewanti-wanti soal insentif perdagangan, sebab, bisa disalahartikan oleh negara mitra dagang sebagai praktik subsidi dagang yang bisa memicu sengketa dagang/tuduhan dumping/subsidi.
“Karena itu, sebaiknya insentif-insentif tersebut diberikan dengan bentuk nonfinansial,” tuturnya.
