Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyampaikan bahwa sebanyak 142 investor berminat terhadap IKN. Dari jumlah itu, terdapat 90 pihak yang telah menyatakan keseriusannya.
“Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest yang hingga minggu lalu jumlahnya mencapai 142. Dari jumlah itu, sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak serius,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).
Bambang menyatakan bahwa minat investor terhadap IKN akan ditindaklanjuti oleh Otorita IKN dengan berbagai macam skema bisnis, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema bisnis lainnya.
Sejumlah sektor investasi yang diminati para investor, di antaranya, infrastruktur dan utilitas 25 investor, edukasi 15 investor, konsultan 14 investor, perumahan 10 investor, komersial 9 investor, teknologi 6 investor, kesehatan 5 investor dan perkantoran sebanyak 6 investor.
Sebelumnya, Bambang menjelaskan bahwa saat ini terdapat sejumlah investor yang siap membangun hunian di IKN, yakni Konsorsium CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan komitmen investasi sebesar Rp30,8 triliun.
Selain itu, ada Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp8,65 triliun dan PT Summarecon Agung Tbk. sebesar Rp1,67 triliun.
Baca Juga
Melalui investasi tersebut, nantinya akan dibangun 184 tower hunian dengan kapasitas 14.500 jiwa dan direncanakan akan selesai pada akhir 2024.
Bambang menjelaskan bahwa pendanaan IKN akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (APBN) dengan porsi 20 persen, sementara swasta akan berkontribusi sebesar 80 persen dari pendanaan.
“Bahwa 20 persen pendanaan berasal dari APBN dan 80 persen sisanya akan menggunakan skema-skema yang melibatkan swasta. Jadi di situ bisa menggunakan skema KPBU, bisa juga skema-skema lain dengan swasta, dan juga creative financing,” pungkasnya.
Dia menambahkan pembangunan IKN sudah mulai berjalan, khususnya untuk kawasan inti pemerintahan. Kawasan inti ini setidaknya mencakup kawasan Istana Presiden dan 4 kantor Menteri Koordinator, serta Sekretariat Kabinet.
