Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang inflasi yang terkendali akan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi kinerja dalam jangka pendek.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi untuk periode Januari 2023 sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tahunan 5,28 persen (year-on-year/yoy).
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan, apabila tren tersebut bisa terus dipertahankan dalam 2-4 bulan ke depan, pelaku usaha yakin efek positifnya akan terlihat terhadap pertumbuhan dan kinerja ekonomi nasional.
Apalagi, menurutnya, hal tersebut didukung juga momentum pertumbuhan konsumsi pasar domestik pada kuartal I/2023 yang masih positif untuk pertumbuhan kinerja ekonomi.
“Jadi kami harap, pemerintah terus melakukan berbagai langkah yang kondusif terhadap pengendalian inflasi sepanjang tahun hingga angka inflasi kita kembali [level pra pandemi],” ujar Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/2/2023).
Terkait kekhawatiran terhadap inflasi yang bisa kembali tinggi karena pembukaan kembali ekonomi China, Shinta berpandangan bahwa hal itu tidak akan menjadi ancaman yang terlalu besar seperti yang terjadi di Singapura atau Korea, selama Indonesia bisa mempertahankan penguatan nilai tukar dan mengimbangi dengan peningkatan kinerja ekspor.
Baca Juga
Menurut Shinta, pengaruh pembukaan ekonomi China terhadap tingkat inflasi Indonesia kemungkinan besar berpotensi terjadi bila China melambungkan harga komoditas global sehingga Indonesia mengalami imported inflation (inflasi dari barang impor), khususnya inflasi karena harga bahan bakar minyak (BBM).
“Ini juga bisa terjadi dalam konteks Indonesia tidak bisa mempertahankan penguatan nilai tukar karena respons kebijakan moneter yang salah atau kurang tepat. Efek inflasi juga bisa terjadi bila Indonesia tidak bisa meningkatkan produktivitas ekonomi [ekspor] ketika impor dari China meningkat karena penguatan ekonomi China,” ungkap Shinta.
Menurutnya, yang penting pemerintah harus bisa memastikan respons kebijakan moneter nasional tetap bijak terhadap stabilitas dan penguatan rupiah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkorelasi dengan kontrol inflasi seperti kebijakan perdagangan, distribusi dan logistik terhadap barang kebutuhan pokok dan subsidinya harus terus dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya terhadap pengendalian inflasi.
“Pemerintah bisa secara konsisten dan gradual menekan impor konsumtif, mendiversifikasi dependensi impor kita terhadap China dan pada saat yang sama justru menggunakan momentum ini untuk segera meningkatkan kinerja ekspor nasional, khususnya ekspor produk bernilai tambah ke pasar China dalam skala yang lebih besar dan lebih agresif,” tutur Shinta.
Sebelumnya, Kepala BPS Margo Yuwono berharap pemerintah agar tetap waspada terkait perkembangan inflasi Januari tahun 2023. Dia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan manajemen stok pangan akan menjadi tantangan ke depannya.
Di samping itu, menurutnya, yang perlu menjadi catatan terhadap inflasi tersebut, yaitu harus waspada di tengah ketidakpastian ekonomi dan terkait pengaruh nilai tukar.
“Perlu mendapatkan perhatian karena kita masih mengimpor bahan pangan, kemudian dinamika iklim dan cuaca, serta manajemen stok saat panen raya,” ujar Margo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (1/2/2023).
