Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan bantuan pembiayaan untuk pekerja informal.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan untuk saat ini bantuan tersebut akan disalurkan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Dia mengatakan pemerintah juga akan mengkaji penyaluran bantuan pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
"Konsepnya komunitas, malah jumlahnya jadi lebih besar jadi 50.000," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Sebelumnya Herry mengatakan target penyaluran FLPP di 2023 akan menyasar pada pekerja informal berbasis komunitas.
"Fokus tahun 2023 untuk informal, khusus kita layani nanti semua komunitas. Kemarin kan dari BP2BT sudah ada pedagang pasar, gojek, nanti tahun 2023 kita lakukan secara masif bersama BP Tapera," katanya.
Baca Juga
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menerangkan terkait skema penyaluran bantuan yang akan diupayakan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera juga bekerja sama dengan perbankan untuk pengumpulan dana peserta dan penyaluran bantuan FLPP. Jika iuran tabungan peserta dilakukan lancar dan terbukti bankable maka peserta dapat menerima manfaat FLPP tersebut.
Lebih lanjut, Adi menerangkan dengan bantuan Kemenaker lewat BPJS Ketenagakerjaan, maka penyaluran FLPP untuk pekerja non-fixed income akan lebih teratur. Pasalnya, selama ini penyaluran FLPP dari 1 juta yang disalurkan hanya 10 persen yang menyasar pekerja informal yaitu sekitar 100.000 pekerja.
"Teknisnya adalah kami pakai saving plan, jadi kalau MBR itu UM [upah minimum] sampai Rp8 juta, kami coba bagi-bagi UM, misal yang 4 juta itu 3 persen, [iuran] Rp120.000, menabung bisa harian, mingguan, bulanan," jelasnya.
