Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta.
"Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung," kata Sri Mulyani, Selasa (31/1/2023).
Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).
"Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyebut bahwa Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar US$20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi di Tanah Air.
"Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen US$20 miliar," jelasnya.
Tidak hanya itu, Presiden RI Ke-7 ini juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun," ungkap Sri.
Untuk diketahui, Holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah resmi terbentuk pada Rabu (21/9/2022). Setelah resmi menjadi holding, PLN kemudian membentuk subholding.
Subholding PLN nantinya berkonsentrasi untuk mengonsolidasikan aset pembangkit hingga pengembangan lini bisnis baru perusahaan setrum pelat merah itu ke depannya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pembentukan subholding PLN akan membuat proses bisnis menjadi efektif seiring dengan optimalisasasi yang dikonsolidasikan ke sejumlah anak usaha.
“Dengan program holding subholding ini bisnis proses akan lebih efektif dan efisien, utilisasi aset lebih optimal,” kata Darmawan saat mengadakan konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
PLN membentuk subholding generation company alias Genco yang terdiri dari PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Subholding ini nantinya akan berfokus pada pengembangan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) sekaligus panas bumi.
Selain itu, PLN juga turut membentuk subholding yang bakal berfokus pada pengelolaan aset energi primer induk perusahaan seperti batu bara yang saat ini masih terpencar di lima titik kawasan terpisah.
“Pengelolaan energi primer kami konsolidasikan dalam Subholding Energi Primer Indonesia, pengadaan batu bara yang berserak di lima titik kami konsolidasikan di satu titik,” ujarnya.
Selain itu, PLN juga serius menjajaki peluang bisnis yang melampaui pakem kelistrikan atau Beyond kWh ke dalam Subholding PLN ICON Plus. Bisnis Beyond kWh yang bakal menjadi fokus dari anak usaha ini di antaranya internet, marketplace, EV charging, battery charging hingga rooftop.
“Struktur organisasi yang tadinya statis, menjadi dinamis. PLN menjelma menjadi energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.
