Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Komisi VI DPR Usul Pembentukan Pansus Meikarta, Ini Alasannya

Komisi VI DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas kasus Meikarta.
Khadijah Shahnaz Fitra
Khadijah Shahnaz Fitra - Bisnis.com 26 Januari 2023  |  06:53 WIB
Komisi VI DPR Usul Pembentukan Pansus Meikarta, Ini Alasannya
Suasana di Distrik 1 Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas kisruh antara konsumen dengan pengembang Meikarta.

Andre mengatakan rapat gabungan perlu digelar untuk membahas terkait Meikarta. Dalam rapat gabungan, Komisi VI akan mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Menteri Investasi, Komisi III, Komisi XI, OJK dan Lippo Group sebagai induk usaha PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Adapun, pada Rabu (25/1/2023) Komisi VI DPR RI seharusnya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT MSU untuk membahas terkait Meikarta. Namun, pihak Meikarta mangkir dari rapat tersebut.

Andre mengatakan rapat gabungan perlu digelar untuk meminta penjelasan terkait gugatan Rp56 miliar PT MSU terhadap konsumen Meikarta. Selain itu, Komisi VI juga akan meminta penjelasan dari PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) terkait gugatan terhadap konsumen Meikarta.

Sebagaimana diketahui, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) digugat Rp56 miliar oleh PT MSU yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).

"PT MSU dan Bank Nobu yang menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar, Bank Nobu itu siapa? Bank tempat konsumen membayar cicilan. Maka dari itu saya usulkan untuk menggelar rapat gabungan melibatkan Komisi VI dan mengundang BKPN dan Menteri Investasi," kata Andre dalam RDPU Komisi VI, Rabu (25/1/2023).

Andre menjelaskan dalam pembangunan Meikarta ini pasti bermuara di Kementerian Investasi dan BPKN, sehingga kehadiran kedua institusi tersebut diharuskan untuk memvalidasi kelengkapan surat perizinan dalam pembangunan Meikarta.

Dia juga menyarankan untuk mengundang Komisi III untuk membahas PKPU Meikarta dan Komisi XI dikarenakan adanya kehadiran Bank Nobu.

"Komisi XI dan OJK karena ada andil Bank Nobu, dan pihak Lippo harus datang. Saya usulkan langsung hadirkan pemilik Lippo Group yaitu Keluarga Riady, karena Meikarta hanya pegawai sehingga kita [Komisi VI] undang saja konglomerasinya atau pengambil keputusan," ungkap Andre.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal, mengatakan sebagai hasil dari RDPU Komisi VI DPR, Rabu (25/1/2023), Komisi VI DPR RI meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini.

"Komisi VI DPR RI juga meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini," kata Hekal dalam RPDU, Rabu (25/1/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

meikarta lippo group bpkn komisi vi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top