Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan faktor penghambat investasi di Indonesia.
Dia mencatat masih banyak daerah yang belum memiliki perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) terintegrasi dengan online single submission (OSS). Menurutnya, dari total 2.000 RDTR, baru 118 daerah yang memiliki izin tersebut. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi para pelaku usaha kakap untuk berinvestasi.
“RDTR kita itu dari total 2.000, sekarang baru masuk 118 RDTR. Jadi, orang mau izin lokasi pabrik industri selama tidak masuk RDTR daerah ke OSS, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan selesai barang ini,” ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, Selasa (17/1/2023).
Bahlil menyampaikan penyusunan RDTR bergantung pada kesiapan dan regulasi pemerintah daerah.
Pasalnya, setiap RDTR membutuhkan peraturan daerah serta alokasi anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar untuk melakukan penyusunan.
“Di rapat terbatas, Presiden memerintahkan langsung untuk anggarannya, kalau tidak salah sebagian atau seutuhnya akan dibiayai APBN. Daerah kasihan ada yang mampu dan ada yang tidak mampu,” tuturnya.
Selain itu, persoalan terkait dengan peraturan daerah (perda) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (RPBG). Bahlil menyatakan untuk perda yang belum dibuat, pihaknya akan segera membuat surat keputusan agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat berjalan.
“Kemudian AMDAl [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan]. Ini yang jadi fokus kami semua bagaimana mewujudkan ini karena tahun depan target investasi Rp1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen,” pungkasnya.
Adapun, Presiden Joko Widodo menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2022 sukses mencapai Rp1.207 trilliun. Capaian tersebut melebihi target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.200 triliun. Sebanyak 53 persen investasi tersebut telah tersebar di luar Pulau Jawa.
Jokowi menyebutkan dari total realisasi investasi tersebut sukses menciptakan lapangan kerja untuk 1,3 juta orang. Oleh sebab itu, Presiden menilai bahwa investasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
