Bisnis.com, JAKARTA - Pantai Utara (pantura) Pulau Jawa kembali dilanda banjir rob (limpasan air laut), seperti mengulang kejadian 25—27 Mei 2022. Setidaknya beberapa kota/kabupaten yang terletak di sepanjang pantura Jawa diterjang banjir rob, seperti Kabupaten Pandeglang dan Indramayu, Kota/Kabupaten Tegal dan Pekalongan, Kabupaten Brebes, Batang, Pemalang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Pati.
Setidaknya tercatat, 3.500 warga terpaksa mengungsi, ratusan rumah terendam banjir, aktivitas warga untuk sekolah dan bekerja ke kantor terhenti, serta kegiatan perdagangan/perekonomian dan transportasi lumpuh. Jika hal itu dibiarkan maka tak lama lagi kota/kabupaten pesisir pantura Jawa akan ada di bawah permukaan laut alias tenggelam permanen. Meski banjir rob terus berulang namun tidak tampak perubahan yang berarti di kota/kabupaten tersebut. Semua tampak berjalan seperti biasa-biasa saja.
Perubahan iklim semakin nyata hadir dalam kehidupan kita dan kota. Kenaikan permukaan air laut, diiringi penurunan muka tanah, disertai curah hujan tinggi dan intensitas hujan lebat, membuat ancaman banjir rob akan semakin sering datang sepanjang tahun dan semakin meluas di kawasan pesisir pantura Jawa. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten pesisir.
Kepekaan pemerintah sangat dibutuhkan terhadap keberlanjutan kota/kabupaten pesisir pantura Jawa yang tengah/terus akan dikepung banjir rob sepanjang tahun. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?
Pertama, banjir rob adalah risiko bencana alam yang bisa diprediksi, diantisipasi, dan diatasi. Bencana banjir rob akan mengancam keberlangsungan perekonomian karena menurunnya sumber daya laut dan pesisir. Banjir rob yang berulang dapat merusak ekosistem darat, air tawar, pesisir, dan laut terbuka, yang membuat sebagian spesies tidak bisa bertahan, termasuk di antaranya terumbu karang di perairan tropis.
Pemerintah kota/kabupaten harus segera mengaudit (dan jika perlu merevisi) rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kawasan pesisir pantura Jawa, serta diselaraskan dengan RTRW kota/kabupaten tetangga dan sekitar, karena banjir rob tidak mengenal batas wilayah administrasi. Pembangunan daerah harus berbasis mitigasi bencana banjir rob.
Baca Juga
Kedua, pemerintah kota/kabupaten harus mengendalikan pemanfaatan lahan kawasan pesisir, mencegah percepatan konversi tata guna lahan dan konservasi air tanah, erosi, sedimentasi sungai dan saluran air kota. Selain itu, tingkat pencemaran dan penyusutan badan air, seperti sumber mata air, sungai, situ-danau-embung-waduk (SDEW), dari hulu (pegunungan) hingga hilir (laut) harus dikendalikan dengan tegas.
Pemerintah daerah harus mengkonservasi sumber mata air (hutan lindung, hulu sungai) dan melarang pembangunan fisik di kawasan resapan air itu. Pemerintah harus melakukan regenerasi badan sungai, revitalisasi SDEW (optimalisasi daerah penampung air), rehabilitasi saluran air (kapasitas ditingkatkan sesuai intensitas dan curah hujan ekstrem), serta restorasi kawasan pesisir pantura Jawa.
Ketiga, pembangunan tanggul sungai/kali hingga ke laut dan pengadaan pompa permanen/mobile merupakan upaya mitigasi bencana bersifat sementara, yang berbiaya mahal untuk pembangunan, pemeliharaan dan perawatannya yang akan membebani APBN/APBD dalam jangka panjang. Sebaliknya, optimalisasi konservasi hutan lindung sumber mata air/hulu sungai akan mampu menyerap air sebanyak-banyak ke dalam tanah sehingga air yang mengalir ke sungai tidak melebihi kapasitas, tingkat erosi tanah rendah (proses sedimentasi/pendangkalan lambat, pengerukan sungai berkurang).
Selain itu di sepanjang koridor sungai, pemerintah dapat mengoptimalkan sebaran SDEW untuk menampung luapan air sungai, dan jika perlu, membangun bendung/bendungan pengendali banjir untuk membantu mengatur debit air sungai agar tidak meluap atau membanjiri permukiman warga.
Keempat, pemerintah harus menyusun rencana induk restorasi kawasan pesisir pantura Jawa berbasis mitigasi bencana. Kawasan pantai selebar minimal 500 meter ke arah daratan harus bebas bangunan dan permukiman, serta merelokasi warga ke daratan (rusunawa) yang bebas banjir rob. Kawasan ini ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman pesisir pantura bisa berupa hutan pantai atau hutan mangrove.
Reforestasi hutan mangrove yang rapat dibangun masuk ke pusat kota melalui muara sungai dan bantaran sungai untuk meredam limpasan air laut, menahan abrasi pantai, mencegah intrusi air laut, serta menghambat terjangan tsunami. Hutan mangrove berguna untuk memperlambat aliran air sehingga terjadi pengendapan untuk meningkatkan kadar unsur hara, menyerap karbon dalam jumlah besar, mencegah perembesan air laut ke daratan (sekaligus menjaga kualitas air baku), serta menjadi habitat satwa liar yang kaya keanekaragaman hayati ekosistem peralihan daratan dan lautan.
Menyelamatkan kota/kabupaten pesisir pantura Jawa dari kepungan banjir rob bukan merupakan pilihan melainkan sebuah keharusan.
