Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menegaskan bahwa perusahaan tambang bisa gulung tikar imbas dari larangan ekspor bauksit.
Menurutnya, hal itu akan terjadi jika pemerintah tidak fokus dalam menjalankan roadmap industri hilirisasi dan pembangunan industrinya sesegera mungkin.
“Pada akhirnya penambang harus menghentikan produksi atau mengurangi produksinya karena tidak dapat diserap di dalam negeri,” ungkap Rizal saat dihubungi Bisnis pada Jumat (30/12/2022).
Hal ini lantaran menurut Rizal, pengolahan bijih bauksit dalam negeri yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ini, Indonesia masih mendapati sederet permasalahan, termasuk permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19, finansial, dan juga perizinan.
Sehingga Rizal mengkhawatirkan, fasilitas hilirisasi tersebut tidak akan rampung saat kebijakan larangan ekspor bauksit sudah harus berlaku pada Juni 2023 mendatang.
“Saat ini sudah selesai konstruksi 4 refinery. Dua diantaranya sudah berjalan dengan kapasitas produksi input bijih bauksit sekitar 6 juta ton per tahun, dengan ekspansi PT WHH berarti sekitar 7,5 juta ton per tahun,” terang Rizal.
Baca Juga
Lebih lanjut Rizal menjelaskan, produk yang dihasilkan adalah Smelter Grade Alumina (SGA) dan Chemical Grade Alumina (CGA). Produk tersebut sebagian besar juga masih diekspor, lantaran ekosistem industri hilirisasi di dalam negeri belum bisa menampung produk tersebut.
Menurut Rizal, Pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap industri ini. Berkaitan dengan permintaan dan pasokan, serta kesiapan industri hilir dalam hal penyerapan produk di dalam negeri.
“Kalau kita hanya fokus pada produk CGA dan SGA nilai tambahnya tidak terlalu besar sebagaimana produk hilir lainnya. Walaupun kita akui ada peningkatan nilai tambah, dibandingkan jual bahan mentah saja,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa untuk menggenjot hilirisasi dalam negeri dan mengetok sah kebijakan larangan ekspor bauksit tanpa pengolahan pada Rabu (21/12/2022) lalu.
Sementara itu menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid industri hilirisasi memang sangat dibutuhkan di Indonesia, termasuk dalam sumber daya mineral dan energi energi terbarukan. Lantaran, kaya akan dalam hal ini, Indonesia termasuk negara yang diuntungkan.
“Kita harus melakukan hilirisasi supaya ada nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu kita lakukan selain untuk menerjang potensi badai ekonomi juga untuk mewujudkan tujuan besar kita sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 dan mencapai Net Zero Emission di 2060,” tegas Arsjad dalam keterangan yang diterima Bisnis pada Jumat (30/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
