Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa saat ini sudah 30 negara yang mengantre meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Dia mengatakan,m penambahan negara tersebut menunjukkan bahwa ancaman krisis ekonomi global, terutama bagi negara berkembang menjadi sangat nyata.
“Beberapa negara berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30, jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat nyata,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
Menurutnya, sejumlah risiko yang masih dihadapi negara berkembang yaitu ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, krisis pangan, energi, hingga keuangan, serta perubahan iklim.
Oleh karena itu, pemerintah terus mewaspadai kondisi global, terutama laju inflasi yang masih tinggi hingga ancaman resesi, bahkan stagflasi.
Dalam hal ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” kata Airlangga.
Selain itu, di tengah ketidakpastian global yang tinggi, pemerintah harus mengembalikan defisit APBN ke tingkat di bawah 3 persen.
Pemerintah juga mengejar target investasi sebesar Rp1.400 triliun pada tahun depan, meningkat dari target tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.
“Tahun depan kita butuh Rp1.400 triliun. Nah, Rp1.400 triliun ini bukan angka yang biasa karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp900 triliun, sehingga dengan demikian ini tantangan yang tidak mudah,” kata Airlangga.
