Bisnis.com, JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia melaporkan harga eceran beras di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan harga beras di negara-negara Asean lainnya.
Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina. Bahkan, harga beras di Indonesia disebut dua kali lipat lebih tinggi dari harga beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.
Hal tersebut tercantum dalam Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022 tentang risiko yang penting untuk dikelola terkait lonjakan harga pangan di Indonesia.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) hari ini, Selasa (20/12/2022) harga beras kualitas bawah I sebesar Rp11.400 per kg, beras kualitas bawah II seharga Rp11.100 per kg.
Adapun, harga beras kualitas medium II seharga Rp12.350 per kg, sedangkan harga beras kualitas super I seharga Rp13.900 per kg.
Bank Dunia melihat tingginya harga beras menjadi salah satu pendorong kenaikan inflasi harga pangan domestik. Selain itu, penyebab harga beras yang tinggi di Indonesia adalah dukungan harga pasar bagi produsen pertanian seperti pembatasan perdagangan melalui tarif impor, pembatasan kuantitatif, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama.
Ditambah dengan adanya tindakan non-tarif lainnya dan harga pembelian minimum di tingkat petani, misalnya untuk beras. Sementara untuk jangka panjang, kurang investasi dana R&D pertanian, layanan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang dapat menahan produktivitas.
"Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi, sebagian karena geografi negara yang kompleks juga menaikkan harga pangan bagi konsumen di negara tersebut," demikian bunyi laporan tersebut.
Indonesia diklaim telah mencapai kemajuan penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan. Namun, masih menghadapi tantangan terkait keterjangkauan pangan dan kecukupan gizi.
Pertama, konsumen Indonesia membayar harga yang lebih tinggi untuk beras dan makanan pokok lainnya dibandingkan rekan-rekan regional, sedangkan keterjangkauan tetap menjadi tantangan penting.
"Langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi hambatan impor pertanian dan pangan dapat berkontribusi untuk meningkatkan keterjangkauan makanan di Indonesia," jelas Bank Dunia.
Kedua, sepertiga penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan yang cukup gizi dibandingkan dengan sekitar satu persen yang tidak mampu membeli makanan yang cukup energi.
Untuk itu, perlu kebijakan untuk mendorong diversifikasi pangan yang lebih bergizi (ternak, buah dan sayuran) dan mengurangi distorsi kebijakan untuk mendukung produksi beras dan meningkatkan kecukupan gizi.
