Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dampak langsung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia atau KTT G20 Bali, yaitu peningkatan penerimaan visa negara, melalui kehadiran delegasi dan peserta internasional.
Berdasarkan kajian dari Tim Kerja G20 UI, Presidensi G20 Indonesia diestimasikan akan meningkatkan PDB nasional senilai Rp7,43 triliun.
"Event itu diestimasikan mampu memberi manfaat ekonomi 1,502 kali lebih besar dari forum pertemuan IMF-WB yang diselenggarakan Indonesia tahun 2018, yang mencapai Rp2,43 triliun," katanya dalam diskusi hasil Presidensi G20 Indonesia 2022, di Bali, Rabu (7/12/2022).
Dia memaparkan kegiatan Presidensi G20 dapat berkonribusi secara signifikan terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung terhadap sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, dan sektor pariwisata.
Dampak langsung lainnya, dia menambahkan, seiring adanya peningkatan kegiatan ekonomi maka tercipta lapangan pekerjaan. Pihaknya pun mengkaji bahwa ada 33.000 tenaga kerja yang terserap selama persiapan hingga Presidensi G20 Indonesia berlangsung.
Bank Indonesia (BI) mendukung sejumlah capaian utama Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan. Salah satunya, bank sentral mendorong perluasan instrumen pembayaran lintas batas, seperti penggunaan QR Code atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Wakil Kepala Sekretariat TF G20 Bank Indonesia (BI) Iss Savitri Hafid menjelaskan memperkuat lingkungan kemitraan menjadi ke rangka utama dalam Presidensi G20 Indonesia.
"Contoh nyata yang berhasil didorong Presidensi G20 Indonesia adalah regional payment connectivity. Nanti orang Thailand bisa pakai QR code yang sama ketika ia datang dan bertransaksi di Indonesia," jelasnya.
Iss melanjutkan Indonesia memiliki quick response Indonesian Standard Code (QRIS) yang dicanangkan BI. Menurutnya, kode pembayaran itu telah digunakan secara efektif pada 2020 dan sangat memfasilitasi transaksi ekonomi saat pandemi.
Dia menambahkan sekarang didorong di tingkat internasional, bagaimana sistem pembayaran digital sehingga bisa fasilitasi perdagangan negara dalam kondisi menyangkut volatilitas rantai pasok.
"Sehingga harapannya kondisi volatilitas rantai pasok itu bisa ditepis dengan sistem pembayaran digital," ujarnya.
