Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarakan pemerintah menunda kebijakan pelarangan truk sarat muatan, atau over dimension over loading (ODOL) tahun depan.
Namun, selama penundaan tersebut, dia juga menyarankan agar pemerintah melakukan sejumlah intervensi. Intervensi ini dianggap penting untuk mencegah kenaikan ongkos angkutan barang, yang belum lama ini semakin tinggi akibat penaikan harga BBM.
"Kapasitas satu kali angkut 4 ton, sekarang [setelah Zero ODOL 2023] jadi 2 ton. Jadi ada 2 rit atau kali pengiriman dan ongkosnya jadi mahal. Kalau saya sarankan, kebijakannya ditunda dulu, dan transisi dikerjakan," ujar Hariyadi, Minggu (27/11/2022).
Sebagai catatan, inisiatif Indonesia Zero ODOL 2023 sebenarnya sudah molor beberapa kali sejak pertama diumumkan secara resmi pada 2018.
Pemerintah menargetkan kebijakan Zero ODOL bisa diterapkan pada awal 2023. Namun, Hariyadi menilai pengusaha pemilik barang maupun pengusaha truk belum siap untuk bisa mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.
Karenanya, Hariyadi menyarankan dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu pengusaha truk. Khususnya dalam menormalisasi dimensi maupun memodifikasi armada kendaraan angkutan barang.
Pertama, melalui skema pemberian insentif.
"Insentif yang diberikan juga harus jelas. Pemerintah bisa intervensi dengan kasih subsidi bunga atau gimana. Kami dulu pernah alami itu untuk industri tekstil di mana pemerintah kasih subsidi bunga untuk peremajaan mesin tekstil,"
Kedua, memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan truk dalam memodifikasi armadanya. Hariyadi mengatakan pemerintah bisa mendukung perusahaan truk agar bisa menambah kapasitasnya menjadi multi axle atau multi sumbu.
Dua macam intervensi itu, menurut Hariyadi, dapat membantu perusahaan angkutan truk untuk lebih siap menghadapi kebijakan pelarangan truk sarat muatan, begitu pula para pengusaha pemilik barang.
"Jangan dibalik, kapasitas angkut sekian banyak diintervensi, jadinya mahal ongkos angkutan. Memang kapasitas angkut sekarang jadi tidak benar dengan adanya ODOL, tapi gimana caranya ada langkah transisi terlebih dahulu," tuturnya.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tidak banyak mempermasalahkan soal kebijakan Zero ODOL 2023. Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan menyebut hanya perlu untuk menyesuaikan muatan yang diangkut sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
Gemilang mengatakan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan pertama dalam pembahasan mengenai truk ODOL, atau truk over dimension over loading. Untuk itu, asosiasi mendukung penuh apabila pemerintah tegas dalam melarang truk sarat muatan.
Apalagi, Aptrindo menilai bahwa selama ini perusahaan angkutan barang hingga pengemudi kerap disalahkan apabila membawa muatan berlebih. Sebaliknya, pemilik barang yang "nakal" memuat barangnya melebihi kapasitas truk, tidak terkena hukuman.
"Kami bakal mengurangi muatan [yang berlebih]. Selama ini, kami yang dituduh melakukan perbuatan ODOL. Setelah [Zero ODOL] berlaku, muatan dan kuantitas akan sesuai dengan standar dan ongkosnya," kata Gemilang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
