PMN Rp3,2 Triliun Bakal Muluskan Tambahan Pinjaman dari China untuk Kereta Cepat

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung (KCJB) kembali mendapatkan suntikan dana sebesar Rp3,2 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan PMN tersebut, pemerintah optimistis tambahan pinjaman dari China akan bisa dicairkan sebelum akhir tahun ini.

Untuk diketahui, PMN senilai Rp3,2 triliun diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. PMN akan digunakan untuk 25 persen pembiayaan cost overrun proyek Rp21,4 triliun melalui penyetoran kepada ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), di mana konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin KAI memegang 60 persen saham perusahaan.

Kemudian, 75 persen pembiayaan cost overrun (atau senilai Rp16 triliun) akan melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB). Setoran modal kepada ekuitas KCIC dengan PMN akan memberikan penjaminan kepada CDB untuk memberikan tambahan pinjaman kepada Proyek Kereta Cepat.

"Kami meyakini dukungan PMN dan pendanaan dari CDB bisa dicairkan bulan Desember [2022]. Insya Allah schedule Juni dan Juli [2023]bisa dicapai dan tentunya kita akan terus mendorong kontraktor baik dalam negeri Wika dan kontraktor China untuk lebih baik lagi," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di sela-sela Rapat Komisi VI DPR, Rabu (23/11/2022).

Saat ini, pemerintah Indonesia dan China pun tengah mendorong negosiasi untuk pinjaman guna menutup biaya proyek senilai Rp21,4 triliun (US$1,449 miliar versi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Adapun, cost overrun temuan BPKP itu juga belum disepakati oleh pihak China, yang menemukan cost overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung lebih rendah atau sekitar US$980 juta.

"Angka ini belum final karena ada perbedaan view mengenai angka final. Ini belum disepakati dan sedang proses," terang pria yang akrab disapa Tiko itu.

Kendati demikian, PMN senilai Rp3,2 triliun untuk setoran permodalan KCIC dinilai menjadi angin segar bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Suntikan dana negara itu diklaim bisa menjamin penyelesaian proyek sesuai target yakni pada Juni 2023.

Di sisi lain, keuangan PT KCIC selaku pemilik proyek juga diakui menipis dan dikhawatirkan bisa berdampak pada penyelesaian proyek.

"Kami pasti butuh tambahan setoran modal dari pemegang saham. [Keuangan] menipis, sesuai dengan yang disampaikan Pak Wamen [BUMN Kartika Wirjoatmodjo]," ujar Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR sebelumnya, Rabu (9/11/2022).