Bisnis.com, JAKARTA — Ruang gerak APBN dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dinilai semakin terbatas pada 2023.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akbar Susamto menyampaikan bahwa 19,8 persen dari total belanja pemerintah pada 2023 atau sebesar Rp441,4 triliun dialokasikan untuk membayar bunga utang.
Dia mengatakan, lonjakan beban bunga utang tersebut merupakan isu yang perlu menjadi perhatian meski rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada pada batas yang aman.
Seperlima dari total anggaran belanja yang digunakan untuk membayar bunga utang menurutnya akan membatasi gerak APBN dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi.
“Peran fiskal dalam mendorong perekonomian kita mungkin tidak bisa terlalu banyak, tidak bisa seperti pada periode 2021 dan 2022,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2023, Rabu (23/11/2022).
Selain itu, Akbar mengatakan perlu menjadi perhatian juga bahwa biaya utang Indonesia menjadi semakin mahal ke depan, sebagai konsekuensi dari lonjakan utang, terutama pada saat pandemi Covid-19.
Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) kata dia saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, seperti Vietnam, Malaysia, bahkan China.
Dia menambahkan, International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya juga menyebutkan bahwa biaya utang Indonesia saat ini sudah termasuk salah satu yang terbesar di dunia.
“Kita harus berhati-hati karena isunya bukan hanya total utang sudah berapa, tetapi juga biaya utang yang sudah sangat mahal, jadi cost of fund yang sudah sangat mahal
