B20 Summit: Kebijakan Ekonomi Inklusif Dorong Pertumbuhan Lebih Kuat

Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi memberikan empat rekomendasi kepada para pemimpin dunia khususnya yang tergabung dalam Group of Twenty (G20).
Foto: Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Vassilis Gkatzelis turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi B20 (B20 Summit) Indonesia di Bali, Minggu (13/11/2022)
Foto: Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Vassilis Gkatzelis turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi B20 (B20 Summit) Indonesia di Bali, Minggu (13/11/2022)

Bisnis.com, JAKARTA – Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi menekankan pentingnya rantai pasok global yang inklusif. Mata rantai pasok global yang inklusif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan kuat termasuk bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketika membuka sesi diskusi panel bertajuk “Membangun Ketahanan Rantai Pasok Nasional dan Regional untuk Mencegah Disrupsi Perdagangan” pada Konferensi Tingkat Tinggi B20 Indonesia di Bali, Minggu (13/11/2022), Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi memberikan empat rekomendasi kepada para pemimpin dunia khususnya yang tergabung dalam Group of Twenty (G20).

Ketua Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi Arif Rachmat mengatakan, membangun ketahanan investasi dan perdagangan global serta menjaga momentum pemulihan ekonomi menjadi semakin penting di tengah tantangan perlambatan ekonomi dunia.

“Pertama, kami merekomendasikan kepada para pemimpin G20 untuk mempromosikan investasi dan perdagangan global yang terbuka, adil, inklusif, dan efisien pasca pandemi Covid-19, melalui reformasi WTO,” kata Arif.

Arif menjelaskan, rekomendasi ini bertujuan memperkuat kerja sama global di bidang perdagangan dan investasi yang akan membantu negara-negara untuk pulih lebih cepat.

“Untuk melakukannya, kepercayaan dan keyakinan harus dipulihkan dalam sistem perdagangan global. Hal ini dapat dilakukan dengan melanjutkan upaya reformasi sistem perdagangan multilateral atau WTO terutama fungsi penyelesaian sengketa,” katanya.

Kedua, Task Force meminta pemimpin G20 untuk memfasilitasi inovasi, digitalisasi, dan adopsi teknologi yang mendukung pembangunan internasional dan mitigasi krisis di masa depan.

Ketiga, rekomendasi bagi para pemimpin G20 untuk memperkuat dukungan terhadap inklusivitas dalam rantai pasok global.

“Kita perlu mengatasi masalah ini secara proaktif untuk meningkatkan inklusi UMKM dalam rantai pasokan global,” tuturnya.

Keempat, kata Arif, ialah untuk mendorong pemanfaatan perdagangan dan investasi sebagai instrumen untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“B20 merekomendasikan kepada para pemimpin G20 untuk menjadikan perdagangan dan investasi sebagai penggerak yang memberi dampak bagi pembangunan hijau dan berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) Vassilis Gkatzelis dalam diskusi panel mengatakan kebijakan yang tepat sasaran bagi UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih efektif dan inklusif. Terdapat sejumlah upaya yang perlu didorong guna mencapai ketahanan rantai pasok lewat pemberdayaan UMKM.

“Kebijakan ekonomi yang inklusif harus mampu memberdayakan semua pihak, mulai dari produsen kecil hingga pengusaha besar, untuk mendorong perdagangan sebagai pusat pemulihan ekonomi dan mengangkat miliaran orang keluar dari kemiskinan,” kata Vassilis yang juga turut hadir dalam panel diskusi tersebut.

Vassilis menuturkan, sektor UMKM sangat membutuhkan akses yang inklusif untuk bisa berkembang dan meningkatkan akses pasar, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas manajemen bisnis. Untuk itu, akses terhadap perdagangan internasional dan investasi juga akan menjadi faktor yang penting bagi UMKM.

Ia menambahkan, kolaborasi juga perlu ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjembatani kesenjangan dan memberdayakan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menyediakan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengkatalisis pertumbuhan dan membantu peningkatan bisnis, juga pengetahuan dan bantuan dalam adaptasi teknologi digital untuk mempromosikan inklusi UMKM.

“Setiap pembuatan kebijakan di sektor UMKM sebaiknya inklusif, berlandaskan bukti, dan mempertimbangkan seluruh aspek di lingkungan bisnis,” kata Vassilis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Foto

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper