Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR merestui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp7,5 triliun.
PMN tersebut berasal dari cadangan investasi 2022 untuk pelaksanaan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Hutama Karya merupakan satu di antara tiga BUMN yang diberikan tambahan PMN dari cadangan investasi 2022. Dua BUMN lainnya yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Total tambahan PMN yang diberikan kepada tiga BUMN tersebut yakni Rp17,48 triliun.
"Keputusan pertama, Komisi VI menyetujui pemberian tambahan penyertaan modal negara tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi 2022 senilai Rp17,48 triliun sesuai dengan hasil rapat kerja dengan Menteri BUMN tanggal 4 Juli 2022," ujar Wakil Ketua DPR Aria Bima pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Selasa (1/11/2022).
Secara rinci, PMN untuk Garuda ditujukan guna restorasi pesawat dan modal kerja setelah proses PKPU sesuai rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR dan Menteri BUMN. PMN yang diberikan senilai Rp7,5 triliun.
Baca Juga
Sesuai hasil rapat, Komisi VI DPR juga memberikan catatan Garuda Indonesia dan anak perusahaannya untuk segera melunasi utangnya kepada UMKM (Rp250 juta ke bawah) paling lambat 31 Desember 2022.
Kemudian, PMN kepada BTN guna penambahan struktur permodalan diberikan sebesar Rp2,48 triliun.
Adapun, keputusan pemberian PMN kepada tiga BUMN itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN pada sekitar tiga bulan yang lalu.
Sesuai dengan agenda hari ini, Kementerian BUMN dan DPR juga ikut membahas soal pengajuan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
PMN kepada KAI yakni untuk pemenuhan setoran modal ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, di mana KAI berperan sebagai lead consortium, dalam rangka memenuhi cost overrun proyek senilai US$1,45 miliar.
"Sesuai asersi BPKP dua kali terkait dengan cost overrun US$1,45 miliar dan kami juga ingin mengupdate hasil Komite Kereta Cepat dan negosiasi dengan pihak China untuk penambahan porsi modal dan pinjaman yang kami finalisasi dengan China khususnya China Development Bank," terang Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo.
Kendati demikian, hasil rapat memutuskan bahwa Komisi VI masih akan meminta penjelasan Kementerian BUMN terkait dengan tambahan PMN 2022 kepada KAI senilai Rp3,2 triliun.
"Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilaksanakan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI [Persero] dan PT KCIC," lanjut Aria Bima.
Komisi VI DPR akan menjadwalkan segera rapat dengan PT KAI dan PT KCIC untuk meminta pendalaman.
