Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) menyampaikan tanggapan terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.125 tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Ketua Pataka Ali Usman berharap dalam Perpres tersebut Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa langsung dapat mengeksekusi sendiri jumlah CPP, karena Bapanas setara menteri.
“Tanpa Rakortas [rapat koordinasi terbatas] pun jadi, karena urusan mendesak. Terutama menjaga ketahanan masyarakat dan inflasi, maka beras dapat disalurkan melalui program strategis nasional yakni Bansos melalui Rastra/Raskin untuk dihidupkan kembali atau dapat menggunakan istilah baru seperti Beras untuk Rakyat,” kata Ali dalam keterangan pers, Kamis (27/10/2022).
Ali menuturkan, Perpres ini akan memberikan ruang kepastian jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) dan penyalurannya oleh operator Bulog. Disebutkan pada Pasal 28 Ayat (1&2) dalam perpres tersbebut, sangat jelas Bapanas melalui operator Bulog dapat mengeksekusi dan akselerasi program penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga, hingga menukik kejelasan jumlah CBP yang dikelola Bulog.
“Tentu ini atas rekomendasi Kementan dan Kemendag dan tanpa Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas)," ujarnya.
Ali menjelaskan stok beras Bulog selama ini menipis, karena Bulog dipaksa menyerap beras di petani/penggilingan, tetapi tidak diberikan ruang penyalurannya oleh pemerintah. Sehingga beras Bulog menumpuk di gudang, turun mutu dan mengalami kerugian.
“Ada faktor kesengajaan melemahkan Bulog atau BUMN pangan ini. Apalagi dipaksa menyerap dengan menggunakan dana komersial. Bayangkan disuruh menyerap, disimpan gudang, beras turun mutu karena tidak ada market, tapi dana komersial yang bunganya berjalan tiap tahun. Jadi Bulog dipasung alias dikerangkeng oleh kebijakan Kementerian,” kata Ali.
Dengan begitu, Ali mengingatkan jangan sampai Perpres ini memasung kedua kalinya peran Bulog dan BUMN Pangan, yakni di paksa menyerap CPP tetapi tidak diberikan kewenangan penyaluran, karena Bulog ditugaskan menguasai CPP yakni beras, jagung dan kedelai. Juga komoditas pangan strategis yang lainnya atau 11 bahan pokok (sembako).
Dia menyatakan, sebelumnya beras Bulog disalurkan melalui Program Rastra/Raskin. Ini sebenarnya merupakan program mapan dari pemerintah pusat, karena menjaga ketahanan pangan rakyat dan menjaga inflasi di daerah/nasional. Pasalnya, beras rentan inflasi karena mayoritas dikonsumsi rakyat Indonesia terutama masyarakat miskin. Juga memberi kepastian harga gabah ditingkat petani.
Terbaru stok beras di Bulog pada Oktober 2022 hanya 673.613 ton atau 11,2 persen. Jika dibandingkan Oktober tahun lalu, stok saat ini adalah yang paling kecil. Pada Oktober 2021, stok CBP Bulog mencapai 1,25 juta ton.
Sebaran stok beras nasional hingga minggu ke-2 Oktober 2022 sebanyak 49,8 persen berada di rumah tangga, 21,1 persen berada di penggilingan, dan 12,3 persen berada di pedagang, sedangkan sisanya di Pasar Cipinang dan perusahaan makanan.
