Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA telah mencabut fleksibilitas harga gabah dan beras bagi Perum Bulog. Fleksibilitas harga gabah dan beras dituding menjadi biang keladi harga beras di konsumen terus naik.
Fleksibilitas harga gabah dan beras diterapkan pada 5 Oktober 2022 lalu dan telah ditangguhkan pada 17 Oktober 2022. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru berjalan selama 2 pekan.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, pihaknya memberhentikan pemberlakuan kebijakan tersebut dengan berbagai pertimbangan atas hasil evaluasi NFA.
"Keputusan untuk memberhentikan pemberlakuan fleksibilitas ini atas beberapa pertimbangan. Berdasarkan hasil evaluasi kami, ternyata angka atau harga fleksibilitas mendorong kenaikan harga di lapangan," kata Rachmi dalam pemaparannya di acara diskusi dari Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Selasa (25/10/2022).
Oleh karena itu, Rachmi melanjutkan, keputusan pencabutan kebijakan fleksibilitas merupakan salah satu upaya agar serapan beras untuk cadangan pangan lebih mudah, serta tidak terkunci dalam satu wadah saja.
"Itulah kenapa salah satu pertimbangan fleksibilitas dicabut dan hanya berlaku 2 minggu karena Bulog bisa beli berbagai macam kualitas pangan," lanjutnya.
Baca Juga
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, Selasa (25/10/2022), harga beras di tingkat konsumen sepanjang Oktober 2022 saja telah naik Rp200 untuk jenis medium dan Rp100 untuk premium. Bahkan, dalam 4 bulan terakhir beras medium telah naik dari Rp10.400 menjadi Rp10.900 per kg, sedangkan beras premium naik dari Rp12.500 menjadi Rp12.800 per kg.
Perlu diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani sebesar Rp4.200 per kg. Selanjutnya, harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp5.250 per kg, GKP di gudang Bulog Rp5.300 per kg, dan beras di gudang Bulog Rp8.300 per kg.
Namun, lantaran tren harga gabah terus meningkat hingga lebih dari Rp5.000 per kg, Bapanas menerapkan fleksibilitas harga agar lebih tinggi sehingga Bulog dapat lebih bersaing mendapatkan pasokan. Fleksibilitas harga GKP di petani dinaikkan menjadi Rp4.450 per kg, GKG di penggilingan Rp5.550 per kg, GKP di gudang Bulog Rp5.650 per kg, dan beras di gudang Bulog menjadi Rp8.800 per kg.
HPP menjadi instrumen penting karena akan digunakan untuk menghitung selisih harga beli dan harga jual yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada Bulog. Sebab, cadangan beras pemerintah (CBP) adalah milik pemerintah dan Bulog hanya ditugaskan untuk menyerap, mengelola, dan menyalurkannya untuk kebutuhan stabilitasi harga hingga bantuan sosial.
Sementara itu, Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh menyampaikan, fleksibilitas harga itu membuat swasta justru membeli beras dengan harga lebih mahal.
"Ketika dengan harga fleksibilitas dengan maksimal Rp8.800, itu ternyata swasta membeli di atas itu. Ternyata harga fleksibilitas itu betul memicu kenaikan harga beras dan ini justru memicu inflasi," ucap Saifulloh.
Menurutnya, keputusan pencabutan harga fleksibilitas itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.
"Arahannya sebisa mungkin Bulog sampai akhir tahun 2022 ini memiliki beras hingga 1,2 juta ton. Nah, harga fleksibilitas itu pada awalnya untuk membantu itu. Ujungnya malah jadi keteteran Bulog, kalah finansial dengan swasta," kata Saifulloh dalam diskusi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
