Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Ekspor Olahan Nikel Bakal Dikenai Pajak, Pengamat: Kapasitas Hilir Perlu Dibenahi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan pembahasan ihwal pungutan ekspor nikcel pig iron dan feronikel dapat rampung tahun ini.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 23 Oktober 2022  |  21:44 WIB
Ekspor Olahan Nikel Bakal Dikenai Pajak, Pengamat: Kapasitas Hilir Perlu Dibenahi
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel. - JIBI/Nurul Hidayat
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan kebijakan pajak ekspor progresif olahan nikel dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas serap industri lanjutan olahan nikel dalam negeri tersebut.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai positif komitmen pemerintah untuk menyelesaikan regulasi pajak ekspor progresif olahan nikel tahun ini. Menurut Ferdy, kebijakan itu menjadi krusial untuk menjamin program hilirisasi serta tata niaga nikel domestik.

Hanya saja, Ferdy meminta pemerintah untuk turut meningkatkan kapasitas serap industri lanjutan olahan nikel dalam negeri tersebut. Harapannya, preferensi pengusaha untuk mengurangi ekspor olahan nikel ke depan dapat efektif terserap di industri hilir domestik.

“Makanya industri hilir harus jalan karena kalau enggak ada industri, enggak ada yang beli,” kata Ferdy saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (23/10/2022).

Selain itu, Ferdy menambahkan, kebijakan itu akan turut menjamin keberlanjutan cadangan nikel dalam negeri. Alasannya, kegiatan eksplorasi dalam berlangsung dengan moderat seiring dengan bea keluar yang progresif mendatang.

“Kalau kapasitas industri tidak banyak, ngapain produksi besar-besaran itu juga penting untuk menahan eksplorasi terus menerus, kalau tidak akan seperti nasib cadangan minyak sekarang,” katanya.

Adapun, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menargetkan pembahasan ihwal pungutan ekspor nikcel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) itu dapat diselesaikan pada tahun ini.

Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengatakan, saat ini regulasi itu tengah dimatangkan di tingkat kementerian dan lembaga. Tubagus berharap kebijakan itu dapat mendorong investasi lebih lanjut untuk pembentukan industri hilir nikel di dalam negeri.

“Masih pembahasan, tahun ini harusnya sudah bisa diselesaikan, kami lagi bahas dengan teman-teman kementerian lembaga untuk menentukan lebih baik,” kata Tubagus.

Dia mengatakan, produk NPI yang sebagian besar diekspor saat ini masih bersifat barang setengah jadi atau intermediate product. Limpahan ekspor itu terjadi lantaran belum siapnya industri yang lebih hilir untuk menampung pemurnian nikel dari smelter saat ini.

“Harapannya sekarang sudah ada teknologi konversi dari NPI ke FeNi dikonversi jadi matte nikel kelas satu bisa diubah menjadi nikel sulfat, kobalt, prekursor, hingga katoda baterai, segala macam,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Nikel feronikel ekspor
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top