Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Sebagaimana diketahui, RUU PPSK memungkinkan Anggota Dewan Gubernur BI berasal dari anggota partai politik atau politisi.
Berdasarkan aturan sebelumnya, UU No. 3/2004 tentang Perubahan atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, Anggota Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.
Perry menyampaikan, BI saat ini masih terus melakukan koordinasi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai RUU PPSK tersebut.
Dia menjelaskan, BI bersama dengan pemerintah akan melakukan reformasi di sektor keuangan dengan tetap mengedepankan kewenangan dan independensi dari masing-masing lembaga.
“Pak Presiden terus menegaskan independensi BI adalah hal mendasar, sebagai pilar kredibilitas dari kebijakan ekonomi kita, kebijakan makroekonomi dan kebijakan di bidang kebanksentralan, khususnya mengenai moneter,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (20/10/2022).
Baca Juga
Perry menambahkan, BI bersama dengan KSSK nantinya akan menyampaikan pandangan secara bersama, termasuk hal yang perlu dilakukan dalam mendorong reformasi sektor keuangan.
“Pada waktunya bersama pemerintah kami akan menyampaikan pandangan-pandangan secara bersama, termasuk berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam reformasi di sektor keuangan untuk terus mendorong ekonomi kita lebih tumbuh menuju Indonesia Maju,” tutur Perry.
Sebelumnya, Co-Founder dan Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah mengatakan bahwa BI memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam perekonomian.
Oleh karena itu, posisi Dewan Gubernur BI harus diisi oleh kalangan profesional yang bebas dari kepentingan politik. Pasalnya, jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan BI, maka akan menyebabkan kerusakan perekonomian yang masif.
“Indonesia memiliki sejarah di mana BI digunakan oleh kekuasaan untuk mencetak uang guna membiayai kepentingan pemerintah [politik]. Sejarah itu jangan sampai terulang,” katanya.
Hal inilah yang mendorong BI dikeluarkan dari pemerintahan pada 1999 sehingga lembaga ini dapat dipisahkan dari kepentingan politik. Tujuannya, yaitu untuk membersihkan BI dari intervensi pemerintah.
“Mereka yang boleh menjadi Anggota Dewan Gubernur BI adalah orang-orang yang bersih dari politik. Hal ini harus dipertahankan,” jelasnya.
Piter mengatakan, jika Anggota Dewan Gubernur BI dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka risiko yang muncul terhadap perekonomian sangatlah besar. Karenanya, independensi BI menjadi penting dan perlu terus dijaga.
“Walaupun orang politik tersebut sudah keluar dari partai, tetapi sebagai orang politik dengan cara berpikir dan attitude politis, maka kebijakan BI sulit untuk independen. Risikonya seluruh rakyat Indonesia yang menanggung,” kata Piter.
