Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) memutus kontrak kerja sama dengan konsorsium EPC yakni BUMN asal China, China Aluminium International Engineering Corporation Ltd (Chalieco) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) setelah mandeknya pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.
Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan holding tambang sudah mencoba mencari sejumlah jalan keluar untuk sengketa yang dihadapi oleh konsorsium EPC selama delapan bulan terakhir. Hanya saja, mediasi yang dilakukan MIND ID tidak kunjung membuahkan hasil.
“Kami sudah di ujung sekali kelihatannya bilamana disetujui Kementerian BUMN kita akan melakukan pemutusan kontrak,” kata Hendi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurut Hendi, kontraktor EPC itu merasa keberatan untuk melanjutkan pengerjaan SGAR yang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Alasannya, keberlanjutan proyek justru akan merugikan perusahaan secara bisnis.
“Kontraktor merasa kalau dia melanjutkan ini dia akan rugi besar, mungkin kami tidak ada pilihan lain selain memutus kontrak ini dan mengulang proses pencarian kontrak yang baru,” tuturnya.
Adapun molornya proyek yang ditaksir mencapai US$1,7 miliar dengan kapasitas operasi 1 juta ton itu disebabkan karena perselisihan yang terjadi dari pihak pemegang konsorsium EPC yakni BUMN asal China, China Aluminium International Engineering Corporation Ltd (Chalieco) sebesar 75 persen dan sisanya PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Baca Juga
Proyek strategis nasional itu sempat ditarget selesai pembangunan infrastrukturnya minimal 70 persen pada Maret 2022. Hanya saja, perselisihan itu menghambat pengerjaan smelter di posisi 13 sampai 14 persen. Seperti diketahui, proyek strategis nasional untuk pemurnian bijih bauksit itu dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) yang sahamnya mayoritas dimiliki PT Inalum (Persero) sebanyak 60 persen dan sisanya Antam dengan kepemilikan 40 persen.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat upaya penghentian ekspor bauksit bersih atau washed bauxite (WBx) yang ditargetkan efektif pada Juni 2023.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kementeriannya belakangan mendorong pengembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit bersih dengan kadar di atas 42 persen paling lama sampai 10 Juni 2023.
“Bauksit kan sudah jelas regulasinya diizinkan sampai Juni 2023, tapi dikaitkan dengan kemajuan pembangunan smelter mereka, yang dilarang itu washed bauxite,” kata Ridwan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/6/2022).
Selain itu, Ridwan menambahkan, produk aluminium hasil pengolahan bauksit masih akan tetap dapat diekspor kendati larangan ekspor bauksit bersih berlaku efektif pada pertengahan tahun depan.
“Kalau aluminium yang sudah diolah, iya masih bisa diekspor,” tuturnya.
