Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai bahwa pemerintah harus mampu menjaga prioritas fiskal, dalam bentuk insentif, disinsentif, dan belanja agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 2023 yang tinggi.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun depan cukup tinggi. Angka itu melampaui kondisi pra-pandemi, ketika tingkat pertumbuhan ekonomi bergerak rata-rata di 5 persen.
Kondisinya cukup menantang untuk mencapai pertumbuhan di tingkat setinggi itu. Faisal menyebut bahwa konsolidasi fiskal, yakni mandat agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 di bawah 3 persen menjadi dasar, bersama dengan tantangan potensi berkurangnya penerimaan negara karena lonjakan komoditas yang akan berakhir.
"Makanya, dukungan kebijakan pemerintah walaupun misalkan dari sisi fiskal lebih ketat, defisit kembali ke 3 persen, tinggal mengarahkan program pemerintah baik yang langsung spending dengan anggaran maupun dari sisi kebijakan insentif disinsentif untuk menggerakkan sektor riilnya," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji pemberian insentif maupun disinsentif untuk tahun depan dengan cermat. Kuncinya, kata Faisal, adalah memilih sektor riil prioritas yang akan menggerakkan ekonomi domestik dengan maksimal, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Prioritas itu, misalnya dapat dengan menyasar sektor pertanian maupun manufaktur—tentunya berdasarkan kajian pemerintah. Faisal menegaskan bahwa konsolidasi fiskal bukan berarti pemerintah harus mengurangi belanja secara signifikan, melainkan harus mempertajam prioritas dari ruang belanja yang terbatas.
Hal itu berkaitan dengan saran Faisal yang lain, yakni agar pemerintah menunda atau membatalkan belanja yang tidak genting. Dia menekankan agar pemerintah memahami prioritas dalam membelanjakan APBN, sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas, bukan hanya terhadap segelintir pihak.
"Alokasi spending yang tidak tepat, atau yang sebetulnya tidak urgent itu yang seharusnya ditunda atau tidak diawalkan. Titik kritisnya memang tahun depan, ketika normalisasi dari sisi fiskal, berarti strategi prioritas serta termasuk hal pemberian insentif dan disinsentif. Intinya, strukturnya dorong ekonomi domestik, dari sisi rumah tangga terutama, selain juga dari sisi investasi, karena kalau dari nett export sudah tidak akan sebesar tahun ini," kata Faisal.
Adapun, berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), pemerintah mematok target PDB Nominal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 senilai Rp21.037,9 triliun. Jumlah itu naik dari target semula di angka Rp20.988,6 triliun.
Target PDB Nominal 2023 itu pun naik dari estimasi realisasi tahun ini di kisaran Rp18.000 triliun. Artinya, terdapat target penambahan PDB Nominal hingga Rp3.000 triliun pada tahun depan, yang penentuannya mengacu kepada berbagai asumsi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
